Pengamat: Keputusan Akhir Pencalonan Edi Damansyah Di Tangan KPU Kutai Kartanegara

Edi Damansyah-Rendi Solihin/Net

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur memastikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mendapat konfirmasi secara resmi tentang Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020.

Rekomendasi tersebut perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1052/PY.02.1-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

Bawaslu menerbitkan rekomendasi berisi pembatalkan pencalonan Edi Damansyah, lantaran diduga telah melanggar aturan. Berstatus petahana, Edi maju bersama pasangannya Rendi Solihin dan ditetapkan sebagai calon tunggal Pilkada Kutai Kartanegara.

Surat itu diterbitkan setelah pelapor sebelumnya melapor ke Bawaslu Kukar hingga Bawaslu Kalimantan Timur.

Hingga kemudian, Bawaslu RI melakukan penelusuran di Kukar terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan kampanye dilakukan Edi, sebelum mengambil cuti sebagai calon Bupati Kukar.

Setelah menerima rekomendasi tersebut, dikatakan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim, Fahmi Idris, KPU Kutai Kartanegara diberikan waktu tujuh hari untuk mengambil keputusan.

“Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima,” ujar Fahmi Idris kepada wartawan, Jumat lalu (20/11).

Lebih lanjut, Fahmi menyebut, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses klarifikasi kepada pihak terkait termasuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappeda, Disdukcapil, camat, lurah, dan terlapor.

Dimintai tanggapan mengenai hal ini, pakar hukum Universitas Mulawarman, Mahendra Putra Kurnia, menyebut dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 25/2013 bahwa KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

“Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Hingga menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu,” ujar Mahendra, Minggu (22/11).

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Hukum ini menyebutkam, meski harus menindaklanjuti surat tersebut, KPU Kukar memiliki pilihan untuk mengikuti atau tidak rekomendasi Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi cabup Kukar.

Hal ini karena keputusan akhir menjadi kuasa penuh KPU Kukar, menyesuaikan dengan hasil proses klarifikasi pihak-pihak terkait.

“Jika memang KPU berkeyakinan kalau memang rekomendasi dari Bawaslu itu memang benar sesuai dengan fakta yang ada, maka KPU bisa mengikuti," katanya

"Sebaliknya, begitu juga jika KPU tidak menemukan fakta apa yang disebutkan oleh Bawaslu RI, maka KPU Kukar dapat tidak mengikuti rekomendasi tersebut,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Politik Uang Makin Mengakar Akibat Buruknya Sistem Lingkungan Politik
Politik

Politik Uang Makin Mengakar ..

27 Januari 2021 08:03
Presiden Jokowi Akan Disuntik Vaksin Sebelum Melantik Komjen Sigit Jadi Kapolri
Politik

Presiden Jokowi Akan Disunti..

27 Januari 2021 07:48
Putri Gus Dur Lempar Tanya Soal Wajib Jilbab Alasan Cegah Nyamuk
Politik

Putri Gus Dur Lempar Tanya S..

27 Januari 2021 06:10
Jokowi Berduka Sehari Setelah Bersyukur, Said Didu: Katanya Sukses...
Politik

Jokowi Berduka Sehari Setela..

27 Januari 2021 03:43
Pamer Foto Jokowi Dan Biden, Menlu Retno Kena Tegur Komisi I DPR
Politik

Pamer Foto Jokowi Dan Biden,..

27 Januari 2021 02:53
RUU Pemilu Jangan Sampai Bikin Gaduh
Politik

RUU Pemilu Jangan Sampai Bik..

27 Januari 2021 02:09
Gerakan Nasional Wakaf Uang, Iwan Sumule: Negara Bangkrut?
Politik

Gerakan Nasional Wakaf Uang,..

27 Januari 2021 00:33
Semprot Ali Lubis, Ariza Patria: Harusnya Paham Tugas Partai
Politik

Semprot Ali Lubis, Ariza Pat..

26 Januari 2021 23:38