Profesor Romli: Keinginan Pangdam Jaya Agar FPI Dibubarkan Tidak Relevan

Pakar hukum, Profesor Romli Atmasasmita/Net

Pemerintah diminta tegas dalam menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengatasnamakan diri sebagai Front Pembela Islam (FPI). Sebab hingga saat ini FPI belum terdaftar dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Begitu kata pakar hukum, Profesor Romli Atmasasmita saat berbincang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/11).

Hal itu disampaikan menanggapi belum disahkannya ormas FPI oleh Kemenkumham, sehingga belum terdaftar di  Kemendagri.

“Jadi pemerintah harus tegas berdasarkan UU yang berlaku dan tetap menjaga tindakan eksesif yang melanggar hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Romli menyebut bahwa pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang meminta FPI dibubarkan menjadi tidak lagi relevan. Sebab FPI sendiri memang tidak terdaftar sebagai ormas.

“Pernyataan Pangdam Jaya tentang pembubaran FPI tidak relevan lagi. Karena organisasi ini tidak lagi mrmiliki dasar hukum pembentukan terhitung sejak tahun 2019,” ucapnya.

Sementara langkah TNI melakukan pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab menurutnya tidak menyalahi aturan. Sebab, merujuk pada UU 34/2004 tentang TNI, khususnya pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 dan 10, TNI memiliki peran membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu kepolisian dl rangka kamtibmas.

“Pencopotan baliho anggota TNI atas perintah Pangdam Jaya sudah benar,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43