Komisi I FPKS: Tugas TNI Melawan Musuh Negara, Jangan Malah Terjebak Politik Praktis

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Ist

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya ada sebagai kekuatan pertahanan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karenanya, TNI diharapkan tidak sampai terjebak dalam politik praktis dalam merespons dinamika di tengah masyarakat.

"Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," kata anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).

Jazuli yang juga ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, dinamika yang terjadi di masyarakat cukup diselesaikan oleh otoritas sipil. Bila ada pelanggaran ketertiban dan keamanan, kata dia, sudah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

Hal tersebut ia tegaskan berkenaan dengan keberadaan TNI yang belakangan menjadi sorotan publik usai terlibat dalam dinamika di tanah air, salah satunya soal penurunan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab baelum lama ini.

"Menghadapi gejolak dinamika rakyat tidak perlu dengan unjuk kekuatan negara, apalagi kekuatan perang TNI. Ini yang bisa menimbulkan bias persepsi atas tugas pokok dan fungsi TNI sehingga wajar dikritik banyak pihak dari tokoh masyarakat hingga civil society," ungkap Jazuli.

Ia menegaskan, tupoksi TNI itu untuk perang, melawan kelompok sparatis, dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman kekuatan asing. Sementara rakyat adalah anak kandung NKRI yang harus dilindungi, didengar, dan diberdayakan.

"Dinamika politik di masyarakat itu wajar saja. Jangan disikapi berlebihan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Politik

Saatnya Komnas HAM Diberi Ke..

16 Mei 2021 03:22
Kutuk Serangan Israel, Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Segera Bantu Rakyat Palestina
Politik

Kutuk Serangan Israel, Ketua..

16 Mei 2021 02:49
KAMI Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata Bantu Palestina
Politik

KAMI Desak Pemerintah Lakuka..

16 Mei 2021 01:15
Sesalkan Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI: Pemerintah Harus Adil Dan Berpihak Kepada Buruh Lokal
Politik

Sesalkan Serbuan Tenaga Kerj..

16 Mei 2021 00:55
Guru Besar UGM Harap 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berjiwa Ksatria
Politik

Guru Besar UGM Harap 75 Pega..

15 Mei 2021 21:35
Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Politik

Korona Watch Apresiasi Ketua..

15 Mei 2021 21:28
Peluang Capres 2024, Tidak Menutup Kemungkinan Nasib Ganjar Akan Sama Dengan Jokowi
Politik

Peluang Capres 2024, Tidak M..

15 Mei 2021 20:53
Kutuk Israel, Ini Delapan Langkah Politik Partai Ummat Bagi Palestina
Politik

Kutuk Israel, Ini Delapan La..

15 Mei 2021 20:40