Mendikbud Izinkan Belajar Tatap Muka, Mardani: Jangan Sampai Pemerintah Dianggap Lepas Tangan

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan, jangan sampai apa yang diputuskan Nadiem tersebut malah membuat pemerintah seperti lepas tanggung jawab.

Pasalnya, kata Mardani, pendidikan tatap muka akan sangat berisiko seiring pandemi Covid-19 yang belum berlalu. Dan lagi, mekanisme pembelajaran tatao muka itu diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Jangan sampai pemerintah pusat dianggap lepas tanggung jawab karena menyerahkan begitu saja kepada Pemda," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (23/11).

Penerapan pendidikan tatap muka, bagi Mardani, harus betul-betul dipertimbangkan. Terutama soal penerapan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan Covid-19.

"Contoh tantangan yang akan dihadapi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Jika pembelajaran tatap muka dilakukan, menerapkan protokol kesehatan akan jauh lebih berat karena mereka bermain secara bergerombol dan sulit menjaga jarak," jelasnya.

Masih kata Mardani, keputusan Nadiem juga tidak diiringi dengan pemetaan daerah maupun sekolah yang dapat dikategorikan siap atau belum siap memulai pendidikan tatap muka.

"Jadi, sebaiknya ditunda jika sekolah belum bisa memenuhi infrastruktur maupun SOPnya," pungkas anggota DPR RI ini.