Soal Wakil Menteri Perhubungan, Aziz Syamsuddin: Kita Ikut Saja, Itu Kewenangan Presiden

"Kalau wakil menteri itu kan kewenangan Presiden, silahkan Presiden aja yang memilih untuk perpanjangan tangan dalam hal ini pemerintah untuk menjalankan amanat UUD di dalam program-program yang telah disahkan," kata Aziz kepada wartawan, Senin (23/11).

Adapun DPR, sambung Aziz tinggal melakukan pengawasan baik dari Badan Anggaran maupun pengawasan dari fungsi-fungsi teknis DPR yakni Komisi V yang menjadi mitra kerja Kementrian Perhubungan.

"Adapun orangnya dan figurnya siapa itukan kewenangannya di tangan Presiden untuk menentukan siapa Wamen dan Menterinya siapa itu kewenangan Prsiden, bagi kami tidak elok untuk mengomentarinya," tandas Aziz.

Sebelumnya, Presidem Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) yaitu Wamen Pertahanan, Wamen Agama, Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wamen  Agraria dan Tata Ruang, Wamen Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wamen Luar Negeri, Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wamen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamen Perdagangan, Wamen Keuangan dan Wamen BUMN.

Sementara di Kementrian Perhubungan sendiri, Wakil Menteri sudah ada sejak tahun 1946 zaman Presiden Bung Karno yang kala itu dijabat oleh Djuanda Kartawidjaja. Sementara saat era Presiden SBY, Wakil Menteri Perhubungan dijabat oleh Bambang Susantono dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.  

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo mengangkat 12 wakil menteri, salah satunya Jokowi menambah jumlah wakil menteri lantaran pemerintah ingin bekerja cepat. Oleh karena itu, para menteri perlu dibantu oleh para wakil.
 
"Beliau mengharapkan wamen-wamen ini bisa membantu masing-masing menteri," kata Fadjroel di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019 yang lalu.