Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus

Azis Syamsuddin berkunjung bersama tujuh anggota parlemen yakni Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-Golkar), Fadhlullah (F-Gerindra), Adang Drajatun (F-PKS), Anwar Idris (F-PKB), Muslim (F-Demokrat) dan Irmawan (F-PKB).

Mereka disambut dengan hangat oleh Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di pelataran Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar bersama senior advisor Wali Nangroe Muhammad Rafiq.

Azis Syamsuddin mengatakan, kedatangannya itu berkenaan dengan adanya masukan-masukan terhadap pembagian antara daerah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan batas laut dari kilometer 0 ke 7 ke 12 hingga 200 kilometer.

“Yang nanti akan kita tindaklanjuti dengan pemerintah juga berkaitan dengan aplikasi UU 11/2006 tentang PP pelaksanaan yang masih berkaitan tentang dalam hal ini pertanahan dengan badan BPN,” ucap Azis.

Selain itu, Azisjuga membahas perihal pajak dan bebas bea serta kawasan berikat dengan undang-undang yang akan diteruskan ke Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

“Kemudian juga berkenaan dengan kesinambungan proyek-proyek yang dana otsus ini untuk berkesinambungan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota dan ini akan kita tindaklanjuti dengan Pak Wali, dengan stafsus beliau Pak Rafiq dan seluruh jajaran dan pemda yang nanti kita tunggu pertemuan waktunya lanjutan dengan Pak Gubernur,” bebernya.

Pihaknya akan menanti blue print dari Pemprov Aceh dalam progresnya pada hasil musrenbang dari pihak provinsi.

Hal itu menurutnya, penting dilakukan untuk menjadikan Aceh maju dalam hal pembangunan, agar Aceh dapat menjadi provinsi pembuka dalam hal lobi antar negara.

“Sehingga bisa merupakan multi effect positif bagi masyarakat, bagi pembangunan Aceh. Yang mana provinsi Aceh sebagai lobby negara Indonesia. Sebagai lobby untuk melakukan suatu trade dalam rangka persiapan menuju akan rangka persiapan menuju AFTA dan G20,” tutupnya.