Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyambangi Wali Nangore Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar/Net

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyambangi Wali Nangore Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar, Senin (23/11).

Azis Syamsuddin berkunjung bersama tujuh anggota parlemen yakni Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-Golkar), Fadhlullah (F-Gerindra), Adang Drajatun (F-PKS), Anwar Idris (F-PKB), Muslim (F-Demokrat) dan Irmawan (F-PKB).

Mereka disambut dengan hangat oleh Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di pelataran Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar bersama senior advisor Wali Nangroe Muhammad Rafiq.

Azis Syamsuddin mengatakan, kedatangannya itu berkenaan dengan adanya masukan-masukan terhadap pembagian antara daerah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan batas laut dari kilometer 0 ke 7 ke 12 hingga 200 kilometer.

“Yang nanti akan kita tindaklanjuti dengan pemerintah juga berkaitan dengan aplikasi UU 11/2006 tentang PP pelaksanaan yang masih berkaitan tentang dalam hal ini pertanahan dengan badan BPN,” ucap Azis.

Selain itu, Azisjuga membahas perihal pajak dan bebas bea serta kawasan berikat dengan undang-undang yang akan diteruskan ke Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

“Kemudian juga berkenaan dengan kesinambungan proyek-proyek yang dana otsus ini untuk berkesinambungan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota dan ini akan kita tindaklanjuti dengan Pak Wali, dengan stafsus beliau Pak Rafiq dan seluruh jajaran dan pemda yang nanti kita tunggu pertemuan waktunya lanjutan dengan Pak Gubernur,” bebernya.

Pihaknya akan menanti blue print dari Pemprov Aceh dalam progresnya pada hasil musrenbang dari pihak provinsi.

Hal itu menurutnya, penting dilakukan untuk menjadikan Aceh maju dalam hal pembangunan, agar Aceh dapat menjadi provinsi pembuka dalam hal lobi antar negara.

“Sehingga bisa merupakan multi effect positif bagi masyarakat, bagi pembangunan Aceh. Yang mana provinsi Aceh sebagai lobby negara Indonesia. Sebagai lobby untuk melakukan suatu trade dalam rangka persiapan menuju akan rangka persiapan menuju AFTA dan G20,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Ketua DPD Ajak Himpunan Artis Bersama-sama Perangi Pandemi
Politik

Ketua DPD Ajak Himpunan Arti..

20 April 2021 12:18
Soal Menteri Berinisial M Akan Direshuffle, Saiful Anam: Candaan PKB Yang Sedang Menghibur Diri
Politik

Soal Menteri Berinisial M Ak..

20 April 2021 12:12
Alumni ITB Ditangkap Polisi Korsel, Effendi Simbolon: Selama Tidak Melanggar, Kita Beri Perlindungan Hukum
Politik

Alumni ITB Ditangkap Polisi ..

20 April 2021 12:01
KH Hasyim Asyari Hilang Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia, PKS Protes Keras
Politik

KH Hasyim Asyari Hilang Dala..

20 April 2021 11:54
Berharap Kondisi Di India Tidak Terjadi Di Indonesia, Tolong Jangan Colong Start Mudik
Politik

Berharap Kondisi Di India Ti..

20 April 2021 11:53
Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Buku Kamus Sejarah Indonesia Ditarik Dari Peredaran
Politik

Banyak Kejanggalan, Ketua Ko..

20 April 2021 11:36
Waspada, Colong Start Mudik Akan Mengancam Pertahanan Kesehatan
Politik

Waspada, Colong Start Mudik ..

20 April 2021 11:24
Ketum Prajaniti Hindu: Abdul Mu'ti Figur Yang Sangat Tepat Jadi Mendikbud
Politik

Ketum Prajaniti Hindu: Abdul..

20 April 2021 11:12