Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyambangi Wali Nangore Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar/Net

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyambangi Wali Nangore Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar, Senin (23/11).

Azis Syamsuddin berkunjung bersama tujuh anggota parlemen yakni Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-Golkar), Fadhlullah (F-Gerindra), Adang Drajatun (F-PKS), Anwar Idris (F-PKB), Muslim (F-Demokrat) dan Irmawan (F-PKB).

Mereka disambut dengan hangat oleh Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di pelataran Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar bersama senior advisor Wali Nangroe Muhammad Rafiq.

Azis Syamsuddin mengatakan, kedatangannya itu berkenaan dengan adanya masukan-masukan terhadap pembagian antara daerah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan batas laut dari kilometer 0 ke 7 ke 12 hingga 200 kilometer.

“Yang nanti akan kita tindaklanjuti dengan pemerintah juga berkaitan dengan aplikasi UU 11/2006 tentang PP pelaksanaan yang masih berkaitan tentang dalam hal ini pertanahan dengan badan BPN,” ucap Azis.

Selain itu, Azisjuga membahas perihal pajak dan bebas bea serta kawasan berikat dengan undang-undang yang akan diteruskan ke Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

“Kemudian juga berkenaan dengan kesinambungan proyek-proyek yang dana otsus ini untuk berkesinambungan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota dan ini akan kita tindaklanjuti dengan Pak Wali, dengan stafsus beliau Pak Rafiq dan seluruh jajaran dan pemda yang nanti kita tunggu pertemuan waktunya lanjutan dengan Pak Gubernur,” bebernya.

Pihaknya akan menanti blue print dari Pemprov Aceh dalam progresnya pada hasil musrenbang dari pihak provinsi.

Hal itu menurutnya, penting dilakukan untuk menjadikan Aceh maju dalam hal pembangunan, agar Aceh dapat menjadi provinsi pembuka dalam hal lobi antar negara.

“Sehingga bisa merupakan multi effect positif bagi masyarakat, bagi pembangunan Aceh. Yang mana provinsi Aceh sebagai lobby negara Indonesia. Sebagai lobby untuk melakukan suatu trade dalam rangka persiapan menuju akan rangka persiapan menuju AFTA dan G20,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Soal Mahar Politik, Rizal Ramli: Bagi Orang Barat Itu Lucu Banget
Politik

Soal Mahar Politik, Rizal Ra..

20 Januari 2021 19:26
Presiden Jokowi: Keselamatan Adalah Yang Utama Di Bidang Transportasi
Politik

Presiden Jokowi: Keselamatan..

20 Januari 2021 19:25
Di Raker, Komisi VI Dukung BUMN Lanjutkan Program Vaksinasi Nasional
Politik

Di Raker, Komisi VI Dukung B..

20 Januari 2021 19:14
Istana: Bekerja Terbatas, Menteri Terpapar Covid-19 Tidak Wajib Dipublikasikan
Politik

Istana: Bekerja Terbatas, Me..

20 Januari 2021 19:08
RR: Saya Tidak Kesal, Cuma Hakim-hakim Konsitusi Tidak Punya Nyali Dan Kecerdasan Untuk Bahas PT!
Politik

RR: Saya Tidak Kesal, Cuma H..

20 Januari 2021 18:22
Kalau Konsisten Perang Lawan Korupsi, Johan Budi Harus Cabut Dari PDIP
Politik

Kalau Konsisten Perang Lawan..

20 Januari 2021 17:48
Erick Thohir: Vaksin Mandiri Dilakukan Setelah Vaksinasi Gratis Selesai
Politik

Erick Thohir: Vaksin Mandiri..

20 Januari 2021 17:39
Pimpinan Komisi III: Seluruh Fraksi Tidak Ada Alasan Menolak Listyo Sigit Jadi Kapolri
Politik

Pimpinan Komisi III: Seluruh..

20 Januari 2021 17:18