Kepala KUA Tanah Abang Dicopot, Bukhori: Kemenag Mau Jadi Pahlawan Kesiangan?

Pernikahan Putri Habib Rizieq Shibab, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus pada Sabtu (14/11) berujung pencopotan Kepala KUA Tanah Abang/Net

Pernikahan putri Habib Rizieq Shihab pada 14 November lalu berbuntut kurang enak bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Sukana.

Dengan alasan telah mengabaikan protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan putri Habib Rizieq, Sukana dicopot sebagai Kepala KUA Tanah Abang oleh Kementerian Agama.

Dalam pandangan anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, sikap Kementerian Agama dengan mencopot Kepala KUA Tanah Abang menunjukan inkonsistensi dan kental dengan aroma politis.

“Apakah Kemenag seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan situasi panas yang terjadi akhir-akhir ini? Pasalnya, saya tidak menemukan penindakan serupa oleh Kemenag terhadap sejumlah Kepala KUA yang juga terlibat dalam sejumlah acara pernikahan yang turut mengundang kerumunan di masa pandemi sebelum polemik HRS ini mencuat,” ucap Bukhori lewat keterangannya, Selasa (24/11).

Ketua DPP PKS ini merujuk pada kontroversi pesta pernikahan yang digelar oleh mantan Kapolsek Kembangan pada Maret 2020 silam. Pun dengan acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor Kemenag Jombang pada Oktober di tahun yang sama.

Kedua acara pernikahan tersebut menjadi polemik karena dianggap mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

Kapolsek Kembangan dan Kepala Kantor Kemenag Jombang sebagai pihak penyelenggara akhirnya menerima sanksi berupa pencopotan dan mutasi dari masing-masing instansi.

Akan tetapi, belum terdengar kabar dari Kemenag bahwa Kepala KUA setempat turut dicopot akibat pelanggaran prokes tersebut.

Sehingga anggota Baleg DPR Fraksi PKS ini meminta Kemenag bisa bersikap secara proporsional. Alasannya, tindakan pencopotan Sukana dinilai sebagai respons yang berlebihan. Mengingat tanggung jawab Kepala KUA hanya pada ranah administratif dan bukan pada ranah penentuan kebijakan strategis.

Di sisi lain, Bukhori juga menganggap terjadinya kerumunan pada acara pernikahan putri Habib Rizieq merupakan kondisi force majeure sehingga bila terjadi pelanggaran prokes, maka tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Kepala KUA.

“Kemenag harus menjelaskan kepada publik seperti apa bentuk pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut sehingga membuatnya dicopot. Jika dalihnya adalah karena menciptakan kerumunan, sesungguhnya itu di luar kuasa Kepala KUA dan justru salah alamat bila dia yang harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disebutkan bahwa dalam hal pengawasan pelaksanaan prokes di masyarakat dilakukan oleh TNI dan Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/walikota.

“Dengan demikian, saya memandang bahwa pihak yang memiliki kekuatan dan wewenang untuk penegakan disiplin prokes di masyarakat adalah kepala daerah yang diperbantukan oleh aparat. Sehingga, jika terjadi dugaan pelanggaran prokes di satu tempat, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bukhori meminta supaya Kemenag tidak latah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan secara cermat landasan hukum yang berlaku serta faktor sosiologis di lapangan.

“Hal ini perlu dilakukan untuk memelihara profesionalisme dan netralitas Kemenag dalam merespons dinamika yang terjadi di masyarakat,” tutupnya.

Nasib buruk dialami Kepala KUA Tanah Abang, Sukana, yang dicopot dari jabatannya usai dianggap mengabaikan ketentuan protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan putri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Najwa Shihab dan Muhamad Irfan, di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

"Sukana mulai hari ini tidak lagi mendapat mandat tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Sukana dimutasi sebagai penghulu di Kemenag Jakarta Pusat," jelas Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam keterangannya, Senin (23/11).
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43
DPR Minta Polri Tindak Tegas Penyebaran Hoax Vaksin Covid-19
Politik

DPR Minta Polri Tindak Tegas..

20 Januari 2021 21:02
Apresiasi Gubernur Sultra, LaNyalla Dorong Pemanfaatan Aspal Buton Di Tanah Air
Politik

Apresiasi Gubernur Sultra, L..

20 Januari 2021 20:27
Wujudkan Program Transparan Dan Akuntabel, Menparekraf Sandiaga Koordinasi Dengan BPKP
Politik

Wujudkan Program Transparan ..

20 Januari 2021 20:16
Soal Mahar Politik, Rizal Ramli: Bagi Orang Barat Itu Lucu Banget
Politik

Soal Mahar Politik, Rizal Ra..

20 Januari 2021 19:26