Kawal Dana Otsus Aceh, Wakil Ketua DPR RI Gandeng KPK Dan BIN

Pernyataan Azis tersebut menyikapi usulan dan masukan dari Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, serta Kepala BIN Daerah Aceh Kolonel Inf Muhammad Abduh Ras terhadap pembahasan otsus Provinsi Aceh agar dapat dikawal ketat oleh tiga instansi pertahanan negara itu.

“Tentu karena kehadiran TNI Polri dan Kabinda perlu, catatan bagi kami di sini, untuk ke depan kita libatkan institusi KPK.
Kita akan undang, kita akan ajak rapat, supaya dari sisi perencanaan awal sudah tepat guna. Dan pelaksanaannya, penggunaannya, dan evaluasi tepat kepada masyarakat,” ucap Azis di Banda Aceh, Selasa (24/11).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pelibatan KPK tersebut agar dana otsus yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat sebanyak Rp 7,8 triliun ke Provinsi Aceh untuk tahun anggaran 2021 bisa tepat sasaran dan tidak ada pelanggaran yang bersifat kuratif.

“Jadi kita akan gunakan ini secara maksimal, supaya ini tepat sasaraan dan menjadi catatan kita. Kita undang dan kita ajak kesediaan institusi KPK, supaya tidak terjadi lagi tindakan yang bersifat kuratif. Tapi kita lakukan tindakan yang bersifat preventif. Jadi, masih punya jeda waktu pengendalian jika terjadi kerugian-kerugian indikasi,” tegasnya.

“Sehingga proyek itu tidak setop di tengah jalan. Yang ada kan projek itu setop, tidak jalan lagi,” imbuh Azis.

Selain KPK, Azis juga akan menggandeng BIN guna melakukan pemantauan jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan pansus otsus dalam proses pelaksanaannya.

“Kami akan rapat dengan Kepala BIN, Budi Gunawan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan ini. Kami sudah bertekad dan insyaAllah innamal amalu binniyyat. Sejak kepemimpinan kami yang ada di tim otsus, kami akan memantau dari sisi perencanaan kemudian dari sisi evaluasi secara berkala,” ucapnya.

Azis juga menegaskan pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak ke daerah-daerah penerima otsus untuk memantau penyaluran dana triliunan rupiah tersebut.

“Jadi kami saja mendadak datang ke lokasi TKP proyek itu, sudah sampai mana ini pelaksanaannya, kenapa ini tidak terlaksana, apakah ada hambatan-hambatan. Supaya benar-benar dirasakan masyarakat agar program pemrintah pusat bisa teraplikasi dan terlaksana dengan benar, tepat sasaran secara efisien dan efektif,” tutupnya.