Mayjen Dudung Diingatkan, Dukungan Bisa Saja Provokasi TNI Untuk Tabrak Demokrasi

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengingatkan Pangdam Jaya Meyjen Dudung Abdurachman agar jangan terlena terhadap dukungan sekelompok masyarakat pasca penertiban baliho bergambar Habib Rizieq Shihab dan peringatan kerasnya terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Satyo, penertiban alat peraga, iklan, spanduk, baliho merupakan kewenangan Pemda, dan pembubaran Ormas (organisasi masyarakat) kewenangan pemerintah lataran hal-hal tersebut merupakan domain alias wilayah sipil yang harusnya diselesaikan secara musyawarah dan sesuai dengan aturan.

Ia mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia telah banyak berkorban darah dan tenaga untuk keluar dari rezim otoriter di tahun 1998 agar bisa menikmati sistem demokrasi saat ini.

"Bila ada sekelompok masyarakat justru memberi dukungan manuver Pangdam Jaya bisa saja diartikan bahwa mereka sedang memprovokasi TNI untuk menabrak aturan demokrasi, dan ini situasi yang berbahaya. Bahwa disisi lain jika ada sekelompok masyarakat yang tidak membuat nyaman pergunakanlah mekanisme yang sesuai aturan dalam koridor demokrasi," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/11).

Mantan Sekjen Prodem ini mengingatkan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer non perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian.

Sesuai amanat UU juga TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi,supremasi sipil, hak asasi manusia, dan sesuai ketentuan hukum nasional dan International.

"Pernyataan dan perintah Pangdam Jaya soal FPI bisa di kategorikan berpolitik praktis dan mendown grade peran pokok TNI karena tidak sesuai dengan UU 34/2004," sesal aktivis yang akrab disapa Komeng ini.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43