Instruksi Mendagri Berpotensi Langgar Konstitusi, Menteri Tito Perlu Klarifikasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Ist

Ada kesan pengabaian undang-undang lain dalam Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yang di dalamnya memuat ancaman pencopotan kepala daerah.

"Mendagri seperti mengabaikan peraturan-peraturan dasar yang berlaku dan digunakan sebagai pijakan dalam mengelola negara agar tidak ugal-ugalan," kata Ketua Umum Kahmi Muda, Giofedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/24).

Ia memaparkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar pada hukum dan bukan berdasar kepada kekuasaan. Hal tersebut dinyatakan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 'Negara Indonesia adalah negara hukum'.

Oleh karenanya, ia menilai pendekatan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkenaan dengan keluarnya Instruksi Mendagri tersebut lebih kepada kekuasaan, bukan pendekatan hukum.

"Mungkin Mendagri lupa bahwa beliau bukan lagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat kapan pun mengganti Kapolres dan Kapolda menggunakan pendekatan kekuasaan," jelasnya.

Tak hanya itu, persoalan daerah-daerah di wilayah NKRI juga diatur dalam Bab VI tentang pemerintahan daerah dalam konstitusi. Konstitusi secara tegas menyatakan, dalam Pasal 18 ayat (4) berbunyi, 'Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis'.

Bahkan persoalan kewenangan juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (5) yang berbunyi, 'pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat'.

"Jelas dalam konstitusi persoalan kepala daerah merupakan hal yang tidak secara serampangan bisa ditabrak menggunakan pola pendekatan kekuaasaan," lanjutnya.

Dasar hukum yang digunakan Mendagri juga dinilainya tidak memuat ketentuan pemberhentian kepala daerah, kecuali dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dan d juncto pasal 67 huruf b. Norma yang digunakan adalah norma hukum yang melibatkan DPRD dan diputuskan oleh Mahkamah Agung.

"Dalam konteks tersebut, penerbitan Instruksi Mendagri dan pernyataan Mendagri Tito memiliki potensi melanggar konstitusi dan tentunya merugikan Presiden Joko Widodo. Sudah selayaknya Mendagri Tito memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Harapan Pimpinan DPR, Jenderal Sigit Lebih Humanis Dan Aspiratif
Politik

Harapan Pimpinan DPR, Jender..

27 Januari 2021 13:56
Kecepatan Penyebaran Covid-19 Yang Tembus 1 Juta Kasus Harus Diimbangi Penguatan 3T Dan Pembatasan Mobilitas
Politik

Kecepatan Penyebaran Covid-1..

27 Januari 2021 13:48
Peluang JK Di Pilpres 2024 Terbuka Jika Mulai Dekati Nasdem, PAN, PKS Dan PPP
Politik

Peluang JK Di Pilpres 2024 T..

27 Januari 2021 13:41
Wisma Atlet Mulai Penuh, Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Layanan RS
Politik

Wisma Atlet Mulai Penuh, Bam..

27 Januari 2021 13:35
Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni ITB
Politik

Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai ..

27 Januari 2021 13:17
Legislator PKS Tidak Habis Pikir WNA China Masih Bisa Masuk Indonesia
Politik

Legislator PKS Tidak Habis P..

27 Januari 2021 13:13
Sudah Tembus Sejuta, Dimana Letak Keberhasilan Penanganan Pandemi Covid-19?
Politik

Sudah Tembus Sejuta, Dimana ..

27 Januari 2021 12:58
Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM
Politik

Covid-19 Tembus Sejuta, PKS:..

27 Januari 2021 12:41