UU Cipta Kerja Beri Ruang Untuk Industri Halal Nasional

Ilustrasi UU Cipta Kerja/Net

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan kontribusi industri halal nasional.

Konstribudi itu tercermin dari berbagai instrumen peraturan dan ketentuan terkait industri halal yang telah dikeluarkan pemerintah. Salah satunya dengan hadirnya jaminan produk halal di UU Cipta Kerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan, UU Cipta Kerja memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha UMK terkait kewajiban sertifikasi halal dan hal itu sangat diperlukan. Mengingat pengenaan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi halal akan memberatkan pelaku usaha UMK.

"Untuk memudahkan pelaku UMK, diterbitkan panduan atau standar self declare produk halal yang diharapkan menjadi solusi sertifikasi halal bagi produk UMK yang jumlahnya mencapai 64,19 juta," kata Susiwijono.

Selain itu, UU Cipta Kerja mempunyai semangat membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK atau dengan istilah nol rupiah.

UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan pelaku usaha peroleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk.

Susiwijono mengatakan UU CIpta Kerja ingin memberi ruang peran serta masyarakat melalui ormas Islam untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal (LPH), penyiapan auditor halal, penyelia halal dan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.

"Sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bisa didasarkan atas pernyataan diri atau self declare berdasarkan standar halal yang ditetapkan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," jelasnya.

Self declare produk UMK tidak bermakna bagi pelaku usaha bisa begitu saja menyatakan produknya halal tanpa dasar, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar kehalalan produk.

Dijelaskan Susiwijono, kategori mana yang halal dan yang haram itu jelas. Produk dengan no risk dan low risk boleh dilakukan self declare.

"Kalau yang bukan no risk dan low risk tidak boleh self declare," ucapnya.

Selain itu, dia mengungkapkan adanya peluang industri halal di kawasan khusus. Di antaranya dengan mengembangkan kawasan khusus di satu lokasi untuk menampung seluruh industri halal, seperti makanan, minuman, fesyen, keuangan, wisata, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik.

Peluang lainnya adalah dengan mengembangkan klaster industri halal di kawasan khusus yang sudah ada. Misalnya industri FnB dan kosmetik di KEK Sei Mangkei dan KEK Kendal, industri fesyen di KEK Kendal dan indsutri serta rekreasi di KEK  Singhasari.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dua Posisi Bintang Tiga Kosong, Listyo Sigit Bakal Mutasi Besar-besaran
Politik

Dua Posisi Bintang Tiga Koso..

23 Januari 2021 07:48
Kemendagri: Vaksinasi Butuh Peran Pemda, Termasuk Ketersediaan Anggaran
Politik

Kemendagri: Vaksinasi Butuh ..

23 Januari 2021 04:39
Budiman Sudjatmiko Diangkat Komisaris PTPN, Don Adam: Semoga Bisa Cicil Utang
Politik

Budiman Sudjatmiko Diangkat ..

23 Januari 2021 03:02
Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Jangan Cuma Asyik Berkompetisi Tapi Lupa Berkolaborasi
Politik

Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Ja..

23 Januari 2021 02:00
Dapilnya Banjir, Maman Imanulhaq: Fungsi Sungai Sudah Tidak Berjalan Optimal
Politik

Dapilnya Banjir, Maman Imanu..

23 Januari 2021 01:20
Pengamat Internasional: Peluang JK Di 2024 Terbuka Lebar Lewat Joe Biden
Politik

Pengamat Internasional: Pelu..

23 Januari 2021 00:16
Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot Semarang Diklaim Tidak Ada Temuan Serius
Politik

Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot ..

22 Januari 2021 23:40
Kolaborasi Dengan Agen Travel Online, Sandiaga Uno Komitmen Kembangkan Desa Wisata
Politik

Kolaborasi Dengan Agen Trave..

22 Januari 2021 22:17