UU Cipta Kerja Beri Ruang Untuk Industri Halal Nasional

Ilustrasi UU Cipta Kerja/Net

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan kontribusi industri halal nasional.

Konstribudi itu tercermin dari berbagai instrumen peraturan dan ketentuan terkait industri halal yang telah dikeluarkan pemerintah. Salah satunya dengan hadirnya jaminan produk halal di UU Cipta Kerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan, UU Cipta Kerja memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha UMK terkait kewajiban sertifikasi halal dan hal itu sangat diperlukan. Mengingat pengenaan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi halal akan memberatkan pelaku usaha UMK.

"Untuk memudahkan pelaku UMK, diterbitkan panduan atau standar self declare produk halal yang diharapkan menjadi solusi sertifikasi halal bagi produk UMK yang jumlahnya mencapai 64,19 juta," kata Susiwijono.

Selain itu, UU Cipta Kerja mempunyai semangat membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK atau dengan istilah nol rupiah.

UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan pelaku usaha peroleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk.

Susiwijono mengatakan UU CIpta Kerja ingin memberi ruang peran serta masyarakat melalui ormas Islam untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal (LPH), penyiapan auditor halal, penyelia halal dan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.

"Sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bisa didasarkan atas pernyataan diri atau self declare berdasarkan standar halal yang ditetapkan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," jelasnya.

Self declare produk UMK tidak bermakna bagi pelaku usaha bisa begitu saja menyatakan produknya halal tanpa dasar, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar kehalalan produk.

Dijelaskan Susiwijono, kategori mana yang halal dan yang haram itu jelas. Produk dengan no risk dan low risk boleh dilakukan self declare.

"Kalau yang bukan no risk dan low risk tidak boleh self declare," ucapnya.

Selain itu, dia mengungkapkan adanya peluang industri halal di kawasan khusus. Di antaranya dengan mengembangkan kawasan khusus di satu lokasi untuk menampung seluruh industri halal, seperti makanan, minuman, fesyen, keuangan, wisata, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik.

Peluang lainnya adalah dengan mengembangkan klaster industri halal di kawasan khusus yang sudah ada. Misalnya industri FnB dan kosmetik di KEK Sei Mangkei dan KEK Kendal, industri fesyen di KEK Kendal dan indsutri serta rekreasi di KEK  Singhasari.

Kolom Komentar


Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Ketua DPD Ajak Himpunan Artis Bersama-sama Perangi Pandemi
Politik

Ketua DPD Ajak Himpunan Arti..

20 April 2021 12:18
Soal Menteri Berinisial M Akan Direshuffle, Saiful Anam: Candaan PKB Yang Sedang Menghibur Diri
Politik

Soal Menteri Berinisial M Ak..

20 April 2021 12:12
Alumni ITB Ditangkap Polisi Korsel, Effendi Simbolon: Selama Tidak Melanggar, Kita Beri Perlindungan Hukum
Politik

Alumni ITB Ditangkap Polisi ..

20 April 2021 12:01
KH Hasyim Asyari Hilang Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia, PKS Protes Keras
Politik

KH Hasyim Asyari Hilang Dala..

20 April 2021 11:54
Berharap Kondisi Di India Tidak Terjadi Di Indonesia, Tolong Jangan Colong Start Mudik
Politik

Berharap Kondisi Di India Ti..

20 April 2021 11:53
Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Buku Kamus Sejarah Indonesia Ditarik Dari Peredaran
Politik

Banyak Kejanggalan, Ketua Ko..

20 April 2021 11:36
Waspada, Colong Start Mudik Akan Mengancam Pertahanan Kesehatan
Politik

Waspada, Colong Start Mudik ..

20 April 2021 11:24
Ketum Prajaniti Hindu: Abdul Mu'ti Figur Yang Sangat Tepat Jadi Mendikbud
Politik

Ketum Prajaniti Hindu: Abdul..

20 April 2021 11:12