Yusril Ihza Mahendra: Instruksi Mendagri Tak Akan Berpolemik Kalau Mendagri Gunakan Diksi Pemakzulan

Pakar Hukum Tata Negara Yusril IHza Mahendra/Repro

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu tokoh yang turut concern terhadap keluarnya Instruksi Mendagri 6/2020 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini.

Secara jelas, Yusril sudah mengatakan bahwa ada aturan tersendiri dalam pencopotan seorang kepala daerah yang dianggap melakukan pelanggaran. Berkenaan dengan Instruksi Mendagri 6/2020, secara khusus ia menyoroti bahwa kegaduhah terjadi karena poin kemungkinan pencopotan kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Yusril tegas menyatakan bahwa sumber masalah itu ada di perkataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan instruksinya Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan dengan jelas kata-kata pencopotan dan diberhentikan.

"Yang jadi soal, ada kata-kata bisa diberhentikan kalau tidak taati peraturan berdasarkan UU 23/2014. Di situ yang menimbulkan kegaduhan," jelas Yusril yang disampaikan secara daring dalam ILC TVOne, Selasa (24/11).

Ia mengaku telah membaca secara keseluruhan isi Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dari pemahamannya, Instruksi tersebut pada dasarnya merupakan perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar melaksanakan peraturan berkenaan dengan penanganan Covid-19.

Namun hal tersebut menjadi persoalan karena ada diksi ancaman pencopotan kepala daerah dalam instruksi tersebut.

"Kalau Mendagri menyampaikan bisa dimakzulkan, kegaduhan tidak terjadi. Karena memang pemakzulan ada dan datang dari DPRD," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Soal Mahar Politik, Rizal Ramli: Bagi Orang Barat Itu Lucu Banget
Politik

Soal Mahar Politik, Rizal Ra..

20 Januari 2021 19:26
Presiden Jokowi: Keselamatan Adalah Yang Utama Di Bidang Transportasi
Politik

Presiden Jokowi: Keselamatan..

20 Januari 2021 19:25
Di Raker, Komisi VI Dukung BUMN Lanjutkan Program Vaksinasi Nasional
Politik

Di Raker, Komisi VI Dukung B..

20 Januari 2021 19:14
Istana: Bekerja Terbatas, Menteri Terpapar Covid-19 Tidak Wajib Dipublikasikan
Politik

Istana: Bekerja Terbatas, Me..

20 Januari 2021 19:08
RR: Saya Tidak Kesal, Cuma Hakim-hakim Konsitusi Tidak Punya Nyali Dan Kecerdasan Untuk Bahas PT!
Politik

RR: Saya Tidak Kesal, Cuma H..

20 Januari 2021 18:22
Kalau Konsisten Perang Lawan Korupsi, Johan Budi Harus Cabut Dari PDIP
Politik

Kalau Konsisten Perang Lawan..

20 Januari 2021 17:48
Erick Thohir: Vaksin Mandiri Dilakukan Setelah Vaksinasi Gratis Selesai
Politik

Erick Thohir: Vaksin Mandiri..

20 Januari 2021 17:39
Pimpinan Komisi III: Seluruh Fraksi Tidak Ada Alasan Menolak Listyo Sigit Jadi Kapolri
Politik

Pimpinan Komisi III: Seluruh..

20 Januari 2021 17:18