Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi

Perdebatan itu terjadi di segmen keempat Debat Publik 2 Pilwali Makassar 2020, di MNC Tower, Selasa (24/11), pada sesi saling menanggapi program kandidat, dalam bidang penanganan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Danny Pomanto membuka adu argumen dengan mengkritisi program menggratiskan sejumlah pajak dan retribusi yang dicanangkan Munafri dan pasangannnya Rahman Bando atau Appi-Rahman. 

"Saya lihat ada program sampai menghapus item-item pajak. Ini bagaimana Appi-Rahman mau mengangkat ekonomi Makassar. Kalau banyak item-item pajak yang digratiskan," kata Danny.

Danny Pomanto menjelaskan, dengan memberi banyak insentif pajak dan keringanan lainnya, pemerintah Kota Makassar akan sulit membangkitkan ekonomi.

Menjawab santai, Munafri justru mengingatkan Danny bahwa saat ini yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan geliat ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Saat ini yang paling penting kita harus mengerti bahwa kita dalam masa pandemi, di mana seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan. Bagaimana kita memaksimalkan peran pemerintah. Meringankan beban-beban dunia usaha," ucapnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, lanjut Appi, adalah dengan memberi stimulus antara lain berupa relaksasi atau pengurangan pajak untuk pihak-pihak tertentu.

Bahkan, menghapuskannya untuk warga yang benar-benar tidak mampu atau bagi warga yang bekerja di sektor pelayanan sosial merupakan pilihan yang bijak.

"Bagaimana pemerintah harus hadir meringankan beban-beban mereka. Memberikan stimulus, relaksasi pajak. Tujuannya menjaga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemenuhan kebutuhan pokok harus dipastikan," katanya.

Appi juga menegaskan pentingnya melibatkan pihak swasta dan BUMN dengan memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi.

Dengan insentif yang diberikan, kata dia, dunia usaha akan menggerakkan usahanya dan membuka lapangan kerja kembali.

"Di makasar ini yang berinvestasi adalah swasta dan BUMN. Bisa triliunan. Bisnis properti harus jalan dulu, bisnis kafe dan restoran harus jalan dulu," paparnya.