PPP: Substansi RUU HIP Sudah Tidak Relevan Dan Harus Dikeluarkan Dari Prolegnas

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani/Net

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak agar Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas).

"Secara substantif, RUU HIP harus di-drop atau dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (26/11).

Menurut Arsul, ada setidaknya dua alasan mengapa RUU HIP menjadi tidak perlu dibahas pada periode ini.

Pertama, pemerintah pada tiga masa sidang lalu merespon RUU HIP dengan mengubah substansi RUU ini menjadi RUU kelembagaan saja yakni RUU BPIP. Respon ini tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Dari keseluruhan DIM tersebut, maka substansi RUU yang dikehendaki pemerintah menjadi merubah total materi muatan RUU HIP. Oleh karena itu, PPP berpendapat tidak relevan lagi untuk mencamtumkan RUU HIP dalam Prolegnas," jelasnya.

Alasan kedua, kat Wakil Ketua MPR RI ini, secara subtansi atau materiel, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seharusnya ada pada sebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.

"PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dengan substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP," imbuhnya.

Dengan dua catatn itu, ditegaskan Arsul, PPP meminta DPR dan pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dalam Prolegnas.

"Namun, PPP menghormati hak fraksi manapun atau pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Harapan Pimpinan DPR, Jenderal Sigit Lebih Humanis Dan Aspiratif
Politik

Harapan Pimpinan DPR, Jender..

27 Januari 2021 13:56
Kecepatan Penyebaran Covid-19 Yang Tembus 1 Juta Kasus Harus Diimbangi Penguatan 3T Dan Pembatasan Mobilitas
Politik

Kecepatan Penyebaran Covid-1..

27 Januari 2021 13:48
Peluang JK Di Pilpres 2024 Terbuka Jika Mulai Dekati Nasdem, PAN, PKS Dan PPP
Politik

Peluang JK Di Pilpres 2024 T..

27 Januari 2021 13:41
Wisma Atlet Mulai Penuh, Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Layanan RS
Politik

Wisma Atlet Mulai Penuh, Bam..

27 Januari 2021 13:35
Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni ITB
Politik

Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai ..

27 Januari 2021 13:17
Legislator PKS Tidak Habis Pikir WNA China Masih Bisa Masuk Indonesia
Politik

Legislator PKS Tidak Habis P..

27 Januari 2021 13:13
Sudah Tembus Sejuta, Dimana Letak Keberhasilan Penanganan Pandemi Covid-19?
Politik

Sudah Tembus Sejuta, Dimana ..

27 Januari 2021 12:58
Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM
Politik

Covid-19 Tembus Sejuta, PKS:..

27 Januari 2021 12:41