Baliho Dicopot Atas Perintah Pangdam Jaya, Gatot Nurmantyo: Kalau Itu Perintah Atasan, Tidak Bisa Disalahkan

Gatot Nurmantyo tak menyalahkan Pangdam Jaya menurunkan baliho jika memang ada perintah dari atasan/Repro

Pencopotan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, oleh prajurit TNI atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, direspons mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, Pangdam Jaya tidak bisa disalahkan apabila dia mendapatkan perintah dari atasannya, dalam hal ini Panglima TNI maupun Presiden RI selaku panglima tertinggi.

Namun, jika tidak ada perintah dari atasannya, maka Pangdam Jaya pantas untuk ditegur.

"Saya tidak bisa langsung menjustifikasi Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja, kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden tidak bisa disalahkan Pangdam. Tapi kalau tidak (ada) perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak," kata Gatot saat jumpa pers daring acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Kamis (26/11).

Gatot yang juga Presidium KAMI ini menyebut TNI diperbolehkan memberikan bantuan kepada aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah (Pemda) jika situasi dan kondisi memang memerlukan pengamanan.

"Singkatnya, bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP, ada dua. Kalau itu perintah atasan, atasan Pangdam, itu secara operasional Panglima TNI dan Presiden, berarti tidak salah," tuturnya.

"Jadi, kita lihat apakah ada atasan menegur Pangdam Jaya atau tidak. Karena yang dilakukan adalah harusnya bantuan kepada polisi dulu, polisi meminta tugasnya apa," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Gatot juga menyoroti masalah alutsista untuk tempur yang digunakan dalam penertiban baliho Habib Rizieq Shihab di sejumlah titik. Menurutnya, dalam kondisi bukan darurat sipil dan militer TNI tidak boleh menggunakan peralatan tempur.

"Dalam pelibatan ini, tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur. Pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan. Tapi alutsista kendaran taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan bantuan," tegasnya.

"Karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat militer," demikian Gatot Nurmantyo.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dua Posisi Bintang Tiga Kosong, Listyo Sigit Bakal Mutasi Besar-besaran
Politik

Dua Posisi Bintang Tiga Koso..

23 Januari 2021 07:48
Kemendagri: Vaksinasi Butuh Peran Pemda, Termasuk Ketersediaan Anggaran
Politik

Kemendagri: Vaksinasi Butuh ..

23 Januari 2021 04:39
Budiman Sudjatmiko Diangkat Komisaris PTPN, Don Adam: Semoga Bisa Cicil Utang
Politik

Budiman Sudjatmiko Diangkat ..

23 Januari 2021 03:02
Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Jangan Cuma Asyik Berkompetisi Tapi Lupa Berkolaborasi
Politik

Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Ja..

23 Januari 2021 02:00
Dapilnya Banjir, Maman Imanulhaq: Fungsi Sungai Sudah Tidak Berjalan Optimal
Politik

Dapilnya Banjir, Maman Imanu..

23 Januari 2021 01:20
Pengamat Internasional: Peluang JK Di 2024 Terbuka Lebar Lewat Joe Biden
Politik

Pengamat Internasional: Pelu..

23 Januari 2021 00:16
Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot Semarang Diklaim Tidak Ada Temuan Serius
Politik

Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot ..

22 Januari 2021 23:40
Kolaborasi Dengan Agen Travel Online, Sandiaga Uno Komitmen Kembangkan Desa Wisata
Politik

Kolaborasi Dengan Agen Trave..

22 Januari 2021 22:17