Demikian disampaikan Deklarator KAMI Refly Harun saat jumpa pers daring acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), pada Kamis (26/11).
"Penangkapan Menteri Edhy Prabowo itu makin menunjukan kegagalan pemerintahan Jokowi untuk merekrut orang-orang kredibel yang bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)," ujar Refly Harun.
Sebab menurut Refly, catatan menteri kabinet Jokowi ditangkap KPK juga terjadi di periode pertama.
"Pada masa pemerintahan sebelumnya juga terjadi, paling tidak dengan menteri yang berasal dari Golkar, Sekjen Gokar yang jadi menteri kemudian juga dijadikan tersangka dan dihukum. Ada ketidakjelasan, ketidakseriusan pemerintahan Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi," sesalnya.
Apalagi, lanjut pakar hukum tata negara ini, pernyataan terakhir Presiden Jokowi tentang Menteri Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka kasus suap perizinan benih lobster semakin menunjukkan tidak ada spirit untuk memberantas korupsi di Indonesia.
"Pesiden Jokowi mengapresiasi proses hukum penangakapan Menteri KKP dan sebagainya dan mendukung, itu tidak menunjukan sebuah giroh yang luar biasa," tuturnya.
"Mestinya presiden Jokowi mengatakan 'saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi' dan saya akan pastikan misalnya dalam era terakhir masa jabatan saya, saya pastikan Indonesia naik derajatnya sebagai negara yang tidak korup," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: