Said Didu: Rombongan Menteri KKP Ke Luar Negeri Tak Semuanya Dibiayai APBN, Harusnya Bisa Kena Gratifikasi

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa semua orang yang ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan tersebut penting dilakukan untuk menelusuri sumber pembiayaan ke luar negeri. Sebab dalam rombongan yang akhirnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK itu, tak semuanya sebagai pejabat yang bisa dibiayai negara.

Demikian disampaikan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu di akun Twtternya, Kamis (26/11).

"Membaca rombongan Menteri KKP ke luar negeri, banyak peserta rombongan yang tidak boleh dibiayai dari APBN sehingga harus diperiksa juga siapa yang biayai mereka," kata Said Didu.

Penelusuran pembiayaan perjalanan dinas rombongan KKP ke Honolulu, AS tersebut penting dilakukan untuk menelusuri dugaan gratifikasi.

"Jika bukan biaya pribadi, maka bisa kena gratifikasi atau korupsi uang negara," tandasnya.

Bila merujuk keterangan KPK, setidaknya ada 17 orang yang terjaring OTT KPK. Jumlah tersebut tak termasuk tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang mengaku ikut rombongan dengan status sebagai Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi di KKP.

17 orang yang diamankan kebanyakan dari unsur KKP beserta staf pribadi serta pihak swasta. Dari jumlah tersebut, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan sisanya dilepas, termasuk istri Edhy Prabowo yang diketahui juga seorang anggota Komisi V DPR dan tak bermitra dengan KKP.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Soal Mahar Politik, Rizal Ramli: Bagi Orang Barat Itu Lucu Banget
Politik

Soal Mahar Politik, Rizal Ra..

20 Januari 2021 19:26
Presiden Jokowi: Keselamatan Adalah Yang Utama Di Bidang Transportasi
Politik

Presiden Jokowi: Keselamatan..

20 Januari 2021 19:25
Di Raker, Komisi VI Dukung BUMN Lanjutkan Program Vaksinasi Nasional
Politik

Di Raker, Komisi VI Dukung B..

20 Januari 2021 19:14
Istana: Bekerja Terbatas, Menteri Terpapar Covid-19 Tidak Wajib Dipublikasikan
Politik

Istana: Bekerja Terbatas, Me..

20 Januari 2021 19:08
RR: Saya Tidak Kesal, Cuma Hakim-hakim Konsitusi Tidak Punya Nyali Dan Kecerdasan Untuk Bahas PT!
Politik

RR: Saya Tidak Kesal, Cuma H..

20 Januari 2021 18:22
Kalau Konsisten Perang Lawan Korupsi, Johan Budi Harus Cabut Dari PDIP
Politik

Kalau Konsisten Perang Lawan..

20 Januari 2021 17:48
Erick Thohir: Vaksin Mandiri Dilakukan Setelah Vaksinasi Gratis Selesai
Politik

Erick Thohir: Vaksin Mandiri..

20 Januari 2021 17:39
Pimpinan Komisi III: Seluruh Fraksi Tidak Ada Alasan Menolak Listyo Sigit Jadi Kapolri
Politik

Pimpinan Komisi III: Seluruh..

20 Januari 2021 17:18