Pengganti Edhy Prabowo Sebaiknya Dari Profesional, Tapi Bukan Susi Pudjiastuti

Koordinator Nasional Jaringan Nelayan Matahari (JNM) Sutia Budi mengatakan, untuk menjamin keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengawalan poros maritim, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk memilih kalangan profesional, bukan politisi.

Menurut Sutia Budi, kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sudah lama terpinggirkan dan baru mendapatkan perhatian serius semenjak pemerintahan Presiden Jokowi.

Untuk itu sektor ini harus dikelola oleh orang yang tidak banyak terlibat konflik kepentingan serta memiliki waktu dan perhatian yang penuh dalam memajukan kelautan dan perikanan.

"KKP harus dipimpin oleh kalangan profesional yang memahami secara utuh masalah kelautan dan perikanan, memiliki komitmen dan perhatian yang penuh serta tidak terjebak konflik kepentingan dengan kelompok, partai maupun bisnisnya sendiri. Konflik kepentingan inilah yang mengakibatkan seseorang kehilangan arah dan mudah terseret dalam perilaku koruptif," terang Sutia Budi dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia adalah gudangnya pakar dan profesional yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Sudah waktunya mereka diberi kepercayaan untuk memimpin KKP.

"Kalau menyebut nama dari kalangan profesional ada Prof. Arif Satria (Rektor IPB), M. Zulficar Mochtar (mantan Dirjen KKP), Yudi N. Ihsan (Dekan Fakultas Perikanan Unpad) dan masih banyak lagi. Mereka ini telah terbukti memiliki komitmen dan gagasan besar dalam memajukan kelautan dan perikanan Indonesia," tegas Sutia Budi.

Menanggapi tentang pihak-pihak yang ingin mengusulkan mantan menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti sebagai pengganti Edhy Prabowo, JNM menyatakan tidak sepakat. Kepemimpinan Susi dinilai telah terbukti gagal dalam mengelola kelautan dan perikanan Indonesia.

"Dibutuhkan kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membangun kelautan dan perikanan. Kepemimpinan Susi Pudjiastuti terbukti tidak mampu bekerjasama dengan nelayan dan pelaku perikanan, banyak gejolak dan kegaduhan selama kepemimpinannya. Kami pastikan, jika Bu Susi jadi menteri, lagi para nelayan dan masyarakat perikanan akan kembali turun ke jalan," tegas Sutia Budi.

Terakhir, terkait penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaringan Nelayan Matahari (JNM) merasa prihatin dan menganggap apa yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah menciderai kepercayaan dan optimisme nelayan dan masyarakat perikanan yang telah dibangun selama ini.

"Dugaan penerimaan suap dan perilaku konsumtif dengan berbelanja barang-barang mewah yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah melukai hati nelayan dan pelaku perikanan yang saat ini sedang berjuang melawan dampak pandemi Covid-19. Kami berharap siapapun yang ditunjuk menjadi menteri pengganti tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pendahulunya," tutup Sutia Budi.

Edhy Prabowo ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap perizinan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Lebih tepatnya, dugaan suap terkait ekspor benih lobster di KKP.