Politik Uang Pilkada 2020, Penipu Kena Tipu Yang Berakibat Fatal

Ilustrasi Pilkada 2020/RMOLNetwork

Masyarakat dihadapkan memerangi upaya praktik politik uang yang dilancarkan para paslon Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang.

Menurut dosen hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra, ragam politik uang harus diwaspadai masyarakat, seperti dalam bentuk sembako hingga yang jelas-jelas pemberian uang.

"Uang yang akan diberikan untuk mencoblos dari salah satu paslon tersebut adalah permulaan kejahatan yang dapat dipidana dan akan berakibat merugikan masyarakat," kata Azmi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (29/11).

Ia menjelaskan, calon kepala daerah yang melancarkan praktik politik uang cendrung memiliki sikap korup dan merusak nilai-nilai tatanan masyarakat. Skenario politik uang pun diakuinya akan berdampak serius dan berkepanjangan terhadap daerah yang nantinya dipimpin kepala daerah hasil membeli suara.

"Saya menyebutnya jika praktik ini terus dilakukan, sama artinya 'penipu kenapa tipu'. Rakyat menipu pasangan calon pilkada, dan karena paslon merasa sudah 'diperas' akan mencurangi janji pada rakyat dalam program kerjanya ke depan," tegasnya.

Selain itu, politik uang juga akan membuat paslon terpilih cendrung mudah lupa dengan janji kepada pemilihnya. Sebab, janji tersebut dirasa sudah tertebus dengan sembako atau uang yang sudah diberikan menjelang pemilihan.

"Jadi sudah putus kontrak dengan rakyat, yang pada akhirnya sarana kepentingan rakyatlah yang dirugikan. Maka demi peradaban, meluruskan demokrasi ke depan, saatnya pemilih membangun kesadaran, cerdas politik untuk menolak semua pemberiaan sembako ataupun uang," demikian Azmi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Bukan Sekadar Politik Elektoral, Pilkada Serentak Tahun 2022 Dan 2023 Disarankan Tetap Digelar
Politik

Bukan Sekadar Politik Elekto..

19 Januari 2021 07:32
Korupsi Bansos Saat Pandemi Tindakan Biadab, KPK Diingat Rakyat Jika Berhasil Bubarkan Partai Korup
Politik

Korupsi Bansos Saat Pandemi ..

19 Januari 2021 06:54
Elektabilitasnya Tertinggal, Golkar Akan Kandas Jika Ajukan Airlangga Hartarto Capres 2024
Politik

Elektabilitasnya Tertinggal,..

19 Januari 2021 04:47
Kerahkan Banser Bantu Korban Bencana, GP Ansor Serukan Solidaritas Kemanusiaan
Politik

Kerahkan Banser Bantu Korban..

19 Januari 2021 03:33
Megawati Perintahkan Kader PDIP Jadi Pelopor Lingkungan
Politik

Megawati Perintahkan Kader P..

19 Januari 2021 03:28
Banyak Pelanggaran, Hugua Usulkan Pembahasan UU ASN Tetap Dilanjutkan
Politik

Banyak Pelanggaran, Hugua Us..

19 Januari 2021 02:26
Firman Jaya Daeli: Penunjukan Listyo Sigit Calon Kapolri Sesuai Prosedur Ketatanegaraan
Politik

Firman Jaya Daeli: Penunjuka..

19 Januari 2021 01:20
Busyro Muqoddas: Muhammadiyah Kritis Karena Sayang, Jangan Dianggap Musuh
Politik

Busyro Muqoddas: Muhammadiya..

19 Januari 2021 01:02