TB Hasanuddin: Batalkan Pemberian Call Visa Untuk Israel

TB Hasanudin/Net

Pemberian layanan visa berupa call visa untuk Israel tidak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.

Terlebih hingga saat ini Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/11).  

"Layanan call visa ini mungkin tujuannya bagus, misalnya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Tapi harus diingat, Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Hasanuddin.

Politikus senior PDIP ini mengurai, Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Palestina, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun, para pendiri bangsa ini khususnya Soekarno telah menanamkan cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa.

Salah satu pointnya adalah Indonesia ikut aktif dalam perdamaian dunia dan didalamnya disebutkan bahwa seluruh bangsa  di dunia memiliki hak untuk merdeka.

"Para pendiri bangsa ini mendapat aspirasi pentingnya kemerdekaan Palestina. Tapi hingga kini kemerdekaan Palestina itu belum tercapai dan seluruh rakyat Indonesia punya tugas berpartisipasi memerdekakan Palestina," tegasnya.

Bila saat ini Indonesia membuka visa call untuk Israel, menurut Hasanuddin, dapat diartikan sebagai membuka hubungan diplomat dan ini bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia.

Selain itu, hal ini tidak sesuai lagi dengan prinsip dasar negara yakni Pancasila dan aspirasi rakyat Indonesia sejak berdirinya negara ini.

"Batalkan visa call untuk Israel atau tim penilai harus sangat selektif memutuskan visa call untuk Israel," tandasnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka pelayanan visa elektronik (e-Visa) bagi warga Israel dan 7 negara lainnya dengan subjek calling visa atau layanan visa khusus negara dengan tingkat kerawanan tertentu.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan permohonan e-Visa bagi warga negara subjek calling visa melibatkan tim penilai yang terdiri dari Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Pemuda Muhammadiyah: Gaya Ali Lubis Gerindra Kritik Anies Baswedan Tidak Beretika
Politik

Pemuda Muhammadiyah: Gaya Al..

24 Januari 2021 13:59
Menko Mahfud: Kalau Tidak Suka Dengan Statement Orang Jangan Hina Pakai Gambar Hewan
Politik

Menko Mahfud: Kalau Tidak Su..

24 Januari 2021 13:26
Keputusan PSU Dari MK Dikhawatirkan Berdampak Pada Sebaran Wabah
Politik

Keputusan PSU Dari MK Dikhaw..

24 Januari 2021 12:54
3 Alasan Bagi Indonesia Memprotes UU China Yang Bolehkan Penjaga Pantai Tembak Kapal Asing
Politik

3 Alasan Bagi Indonesia Memp..

24 Januari 2021 12:25
Kecam Aksi Ambroncius, Relawan Jokowi: Ini Tidak Beradab Dan Bisa Mengundang Perpecahan
Politik

Kecam Aksi Ambroncius, Relaw..

24 Januari 2021 11:58
Temuan PPATK Tanda FPI Dapat Kepercayaan Dunia
Politik

Temuan PPATK Tanda FPI Dapat..

24 Januari 2021 11:40
Jadi Calon Tunggal, Azis Syamsuddin Resmi Terpilih Ketua Umum Ika Usakti
Politik

Jadi Calon Tunggal, Azis Sya..

24 Januari 2021 11:19
Rizal Ramli: Pemimpin Yang Kehilangan Kepercayaan Sulit Bawa Bangsanya Keluar Dari Krisis
Politik

Rizal Ramli: Pemimpin Yang K..

24 Januari 2021 10:58