Tindaklanjuti UU Ciptaker, KemenPUPR Sudah Gelar Konsultasi Publik

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana/Net

Konsultasi publik terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Jasa Konstruksi sebagai tindak lanjut adanya Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara virtual pada Kamis (26/11).

Konsultasi publik tersebut untuk menampung masukan dan aspirasi terkait rancangan PP dan Perpres pelaksanaan UU Ciptaker.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana menjelaskan, ada beberapa perubahan terkait aturan jasa konstruksi dalam UU Ciptaker.
 
“Terdapat 33 Pasal dalam UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengalami perubahan, antara lain kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten, perizinan berusaha, kualifikasi usaha, penghapusan usaha penyediaan bangunan, dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi," kata Dewi Chomistriana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/12).

Selain perubahan tersebut, ada pula perubahan dalam syarat berusaha yang sebelumnya pemenuhan syarat berusaha harus melalui dua pintu oleh kewenangan pemerintah pusat/provinsi/daerah dan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Tenaga Ahli (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Kini, pemenuhan syarat berusaha dipermudah dengan pengajuan perizinan berusaha melalui satu pintu yaitu melalui Online Single Submission (OSS).

Setidaknya, ada 10 amanat UU Ciptaker yang tengah disusun dalam PP, yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan bentuk dan kualifikasi usaha, perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha, penyelenggaran usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kemudian penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4, perizinan berusaha bagi LPPK, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman professional, penyelenggaraan sebagaian kewenangan pemerintah pusat dan redaksional sanksi.

Selain itu, ada beberapa inovasi dan terobosan baru dalam pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, di antaranya pengaturan daftar penyedia mampu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Terobosan lain yang diatur adalah pengaturan seleksi cepat dan pengaturan penunjukan langsung apabila terjadi pemutusan kontrak.

Ditambahkan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, setiap badan usaha jasa konstruksi saat ini harus melakukan pencatatan pengalaman kepada pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) yang terdiri atas nama paket pekerjaan, nama pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan kinerja penyedia jasa tahunan.

Saat ini, setidaknya ada dua rancangan PP, yakni tentang peraturan pelaksanaan UU Ciptaker sektor PUPR, dan tentang Perizinan Berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan. Kemudian satu rancangan Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

“Dua rancangan PP dan satu rancangan Perpres tersebut telah diupload dalam portal http://uu-ciptakerja.go.id/ guna mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat jasa kontruksi terhadap pengaturan jasa konstruksi," demikian Nicodemus Daud.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Jika Dilantik, Listyo Sigit Prabowo Akan Tembus Rekor Kapolri Termuda
Politik

Jika Dilantik, Listyo Sigit ..

16 Januari 2021 05:24
Syahrial Nasution: Istana Simbol Keadilan, Bukan Tempat Perlindungan Raffi Ahmad Atas Kecerobohannya
Politik

Syahrial Nasution: Istana Si..

16 Januari 2021 05:10
PKS Ingin Polri Di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit Bisa Saingi KPK
Politik

PKS Ingin Polri Di Bawah Kep..

16 Januari 2021 04:32
Listyo Sigit Calon Kapolri, Pesan Jokowi Gunakan Orang Dekat Untuk Amankan Kekuasaan Makin Kuat
Politik

Listyo Sigit Calon Kapolri, ..

16 Januari 2021 04:06
Hormati Kesimpulan Komnas HAM, Gus Jazil: Polisi Harus Usut Kematian 6 Laskar FPI
Politik

Hormati Kesimpulan Komnas HA..

16 Januari 2021 03:48
Sesuai UU, DPR Bisa Tolak Listyo Sigit Jadi Kapolri Kalau Tidak Setuju
Politik

Sesuai UU, DPR Bisa Tolak Li..

16 Januari 2021 03:40
Habib Ali Assegaf Wafat, AHY: Kita Kehilangan Ulama Yang Nasihatnya Sejukkan Umat
Politik

Habib Ali Assegaf Wafat, AHY..

16 Januari 2021 03:27
Tidak Ingin Polisi Terima Uang Haram, Mardani: Kapolri Jangan Takut Naikkan Anggaran
Politik

Tidak Ingin Polisi Terima Ua..

16 Januari 2021 02:25