Papua Barat Nyatakan Merdeka, DPR: Gerakan Separatis Harus Segera Diatasi

Saifullah Tamliha/Net

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diharapkan untuk fokus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyikapi gerakan separatisme di Papua Barat yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamiha saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (1/12).

"Panglima TNI diharapkan fokus terhadap fungsi TNI sebagai Alat Pertahanan Negara. Bagaimanapun keutuhan NKRI sebagai harga mati tidak hanya simbol belaka. Kegiatan separatis di Papua harus segera diatasi," ujar Saifullah Tamliha. 

Menurut Wasekjen PPP ini, jika diperlukan Panglima TNI beserta para Kepala Staf TNI berkantor di Papua dalam rangka menyikapi gerakan separatis.

"Dan jika perlu Panglima TNI dan para Kepala Staf berkantor di Papua," tuturnya.

Saifullah menambahkan, menyikapi persoalan Papua Barat bisa diselesaikan dengan dua cara yakni pendekatan militer dan diplomasi internasional. Sebab, kedua pendekatan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyikapi gerakan separatisme.

"Kita harus paham betul bahwa masalah Papua adalah perbuatan makar yg harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional. Jika penyelesaian damai sudah maksimal  namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional," ujarnya.

"Semua negara, termasuk Amerika sama polanya ketika berhadapan dengan kelompok separatis di negaranya," demikian Saifullah Tumiha.

Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” katanya kepada SBS News, Selasa (1/12).

Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43