Papua Barat Nyatakan Merdeka, DPR: Gerakan Separatis Harus Segera Diatasi

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamiha saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (1/12).

"Panglima TNI diharapkan fokus terhadap fungsi TNI sebagai Alat Pertahanan Negara. Bagaimanapun keutuhan NKRI sebagai harga mati tidak hanya simbol belaka. Kegiatan separatis di Papua harus segera diatasi," ujar Saifullah Tamliha. 

Menurut Wasekjen PPP ini, jika diperlukan Panglima TNI beserta para Kepala Staf TNI berkantor di Papua dalam rangka menyikapi gerakan separatis.

"Dan jika perlu Panglima TNI dan para Kepala Staf berkantor di Papua," tuturnya.

Saifullah menambahkan, menyikapi persoalan Papua Barat bisa diselesaikan dengan dua cara yakni pendekatan militer dan diplomasi internasional. Sebab, kedua pendekatan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyikapi gerakan separatisme.

"Kita harus paham betul bahwa masalah Papua adalah perbuatan makar yg harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional. Jika penyelesaian damai sudah maksimal  namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional," ujarnya.

"Semua negara, termasuk Amerika sama polanya ketika berhadapan dengan kelompok separatis di negaranya," demikian Saifullah Tumiha.

Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” katanya kepada SBS News, Selasa (1/12).

Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.