Salah satu hal yang ditelusuri adalah kesiapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Muhammad Pramulya Kurniawan menerangkan, pihaknya melakukan investigasi di 31 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
"Investigasi dilakukan di 31 KPU kabupaten/kota. Dari 31 itu ada 7 KPU kabupaten/kota yang kita kunjungi PPK nya," ujar Kurniawan dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Ombudsman, Rabu (2/12).
Dari investigasi dipuluhan daerah tersebut, Ombudsman menemukan mayoritas KPU kabupaten/kota belum menyalurkan APD ke PPK. Padahal, waktupemungutan suara sudah mendekati.
"Hasil investigasinya, bahawa di KPU yang belum menyalurkan APD ke PPK ada 72 persen atau 22 KPU Kabupaten Kota," jelasnya.
Sementara sisanya, yaitu sebanyak 9 Kabupaten/Kota atau 28 persen dari total daerah yang di investigasi sudah menyalurkan APD ke PPK.
"Ini adalah Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19 yang tinkat penyebarannya masih tinggi. Sehingga penerapan protokol keehatan hars lah dipastikan melindungi pelaksanaan pilkada ini," tutur Kurniawan.
"Sehingga, salah satu penyedian alat pelindung diri adalah langkah pencegahan penularan virus dalam pelaksanaan pilkada ini," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dilakukan investigasi oleh Ombudsman sejak tanggal 25-27 November. 
