PKS: Calling Visa Israel Bertentangan Dengan UUD 1945, Apa Jokowi Tahu?

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo/Net

Kritik keras disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI terhadap rencana pemerintah mengaktifkan kembali calling visa untuk Israel.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, rencana tersebut sama saja mengabaikan amanat konstitusi nasional dan bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945.

“Konstitusi kita menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Mirisnya lagi, keputusan tersebut tidak merepresentasikan aspirasi dan kehendak tulus masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang konsisten memihak pada kemerdekaan Palestina,” tegas Bukhori lewat keterangan persnya, Rabu (2/12).

Bukhori menambahkan, rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga kontradiktif dengan komitmen Presiden Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina yang disampaikan dalam pidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2020 silam.

“Pertanyaannya adalah, apakah presiden mengetahui tindakan anak buahnya (KemenkumHAM) tersebut? Saya justru curiga bahwa tindakan ini dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan presiden bila mengacu pada sikap dukungan yang telah ditunjukkan selama ini terhadap isu Palestina,” bebernya.

Jika keputusan tersebut atas restu dan sepengetahuan Jokowi, kata dia, maka sikap presiden bertentangan dengan founding father Soekarno yang memiliki komitmen kuat atas kemerdekaan Palestina.

“Konsekuensi politik dari membuka hubungan dengan Israel berarti mengakui eksistensi negara tersebut. Artinya, pemerintah mengakui penjajahan Israel kepada Palestina yang sampai saat ini belum merdeka sepenuhnya,” tegasnya.

Oleh karenanya, Ketua DPP PKS ini mendesak agar pemerintah segera mencabut Israel dari daftar negara yang menerima pelayanan calling visa tersebut.

“Hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya menjaga wibawa dan integritas pemerintah dalam percaturan politik global mengingat Indonesia sejak lama memiliki garis politik luar negeri yang tegas terhadap isu konflik Palestina-Israel,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Ribka Tjiptaning Sebut Vaksin Sinovac Barang Rongsokan, Begini Respons BPOM
Politik

Ribka Tjiptaning Sebut Vaksi..

18 Januari 2021 01:52
Ada JK, Luhut Hingga Bamsoet, Airlangga Diprediksi Kesulitan Raih Tiket Pilpres Dari Golkar
Politik

Ada JK, Luhut Hingga Bamsoet..

18 Januari 2021 00:02
Luhut:  Semua Harus Bangga Gunakan Produk Lokal
Politik

Luhut: Semua Harus Bangga G..

17 Januari 2021 23:52
Kiai Yusuf Prianadi: Sulit Sekali Saya Menjelaskan Kebaikan Pak Listyo Sigit
Politik

Kiai Yusuf Prianadi: Sulit S..

17 Januari 2021 23:14
Banjir Kalsel, Salamudin Daeng: Si Nuhun Harus Hentikan Sandaran Politiknya Dari Tambang Batubara
Politik

Banjir Kalsel, Salamudin Dae..

17 Januari 2021 22:24
Besok Jokowi Kunjungi Lokasi Banjir Kalimantan Selatan
Politik

Besok Jokowi Kunjungi Lokasi..

17 Januari 2021 22:09
Besok, KPU Lampung Koordinasi Ke Pusat Hadapi Banding Eva-Deddy
Politik

Besok, KPU Lampung Koordinas..

17 Januari 2021 21:19
Marak Bencana, Zulhas Instruksikan Kader PAN Turun Lapangan Bantu Korban
Politik

Marak Bencana, Zulhas Instru..

17 Januari 2021 20:58