Komisi II: Ketidaknetralan ASN, TNI, Dan Polri Dapat Mencederai Asas Keadilan Pilkada

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus/Net

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 diharapkan dapat berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi karena setiap tahapan pemilu dapat berjalan baik. Apalagi Pilkada serentak 2020 dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12).

"Keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 bukanlah suatu kewajiban tetapi merupakan hak untuk memilih," ujar Guspardi Gaus.

Dia menambahkan, partisipasi masyarakat harus didorong secara optimal untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pilkada serentak 2020 dengan target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5 persen. Di mana target itu hendaknya dapat dicapai seluruh daerah yang mengadakan pilkada.

Selain itu, netralitas ASN, TNI dan Polri serta penyelenggara pemilu hendaknya dapat terjaga dan dikawal dengan baik. Apalagi jika ada petahana yang maju sebagai calon pada pilkada kali ini. Dikhawatirkan petahana dapat memanfaatkan dan menggiring ASN untuk mendukung paslon petahana tersebut dengan berbagai cara.

"Ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri dapat mencederai asas keadilan Pilkada serentak 2020. Kualitas pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur, tapi perlu dipastikan prinsip-prinsip  jujur dan adil dapat terlaksana dalam perhelatan demokrasi Pilkada serentak 2020," ujar Guspardi Gaus.

Selanjutnya, legislator dapil Sumbar II itu juga berpesan dan berharap masalah rekam KTP- el dapat diselesaikan sesegera mungkin atau dibuatkan surat keterangan dari Dukcapil.

Masyarakat yang seharusnya berhak menggunakan hak pilihnya jangan terkendala dan kehilangan hak suaranya dikarenakan faktor belum selesainya perekaman KTP-el ini.

Menurut data dari Dirjen Dukcapil, blanko KTP-el sudah disiapkan lebih kurang 9 juta lembar. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diharapkan lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan ini sebelum pelaksanaan pilkada yang tinggal hitungan hari.

"Untuk itu perlu diintensifkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI dan Satgas serta semua stakeholder agar 'seayun selangkah' dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020," tegasnya.

"Hal ini harus dipastikan dan dijaga dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien," demikian Guspardi Gaus menambahkan.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Reuni Kawan Lama, Pertemuan Airlangga-Surya Paloh Diprediksi Bahas Jalan Panjang 2024
Politik

Reuni Kawan Lama, Pertemuan ..

04 Maret 2021 05:53
Kemunculan SBY Bicara Partai Demokrat Indikasi AHY Sedang Panik
Politik

Kemunculan SBY Bicara Partai..

04 Maret 2021 05:19
Hencky Luntungan Tak Hadiri KLB Karena Dana Transportasi, Herman Khaeron: Sejak Awal Bukan Gerakan Organisasi
Politik

Hencky Luntungan Tak Hadiri ..

04 Maret 2021 02:59
LaNyalla Optimis Inovasi Batik AntiBakteri Diminati Masyarakat
Politik

LaNyalla Optimis Inovasi Bat..

04 Maret 2021 02:42
Perpres Miras Dicabut, Qodari: Tudingan Jokowi Anti Islam Terbukti Tidak Benar
Politik

Perpres Miras Dicabut, Qodar..

04 Maret 2021 01:50
Dukung Rehabilitasi Lahan, Luhut: Indonesia Peduli Selamatkan Lingkungan
Politik

Dukung Rehabilitasi Lahan, L..

04 Maret 2021 00:58
BKPM Pastikan Hasil Revisi Perpres Miras Segera Diterbitkan
Politik

BKPM Pastikan Hasil Revisi P..

03 Maret 2021 23:18
MUI: Pencabutan Perpres Miras  Bukti Kenegarawanan Jokowi
Politik

MUI: Pencabutan Perpres Mira..

03 Maret 2021 23:14