Azis Syamsuddin: Kondisi Politik Cukup Kondusif Untuk Dongkrak Iklim Investasi

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net

Kinerja investasi Indonesia masih meningkat, meski di tengah pandemi. Peningkatan itu ditopang dengan adanya penanaman modal domestik yang cukup signifikan di kuartal sebelumnya.

Untuk realisasi investasi sampai dengan bulan September 2020 naik 1,7 persen dengan total sebesar Rp 611,6 triliun (74,8 persen dari target). Sementara tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 861,6 ribu orang dibandingkan tahun lalu.

Namun demikian, kerja pemerintah sepenuhnya berada di pundak menteri dan kepala BKPM masih perlu digenjot di sisa kuartal IV 2020. Tujuannya, untuk mencapai target investasi 2020 sebesar Rp 817,2 triliun untuk bertumbuh dan berkelanjutan.

Begitu tegas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (4/12). Menurutnya, kondisi politik, sosial, dan ekonomi cukup kondisif dan turut memberikan andil mendukung iklim investasi.

“Sekalipun ada agenda nasional, pemilihan pimpinan provinsi dan daerah Pilkada 2020, pada tanggal 9 Desember 2020 ini,” ujarnya.

Pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dan fokus pada tujuan menjadikan Indonesia memiliki perekonomian maju dengan fokus pada transformasi ekonomi.

“Saya mendukung langkah-langkah tegas kebijakan yang diambil pemerintah untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah pada tahun 2045,” tegasnya.

Legislator dari Partai Golkar ini  menyampaikan bahwa berkarya di tengah pandemi Covid-19 telah memberikan momentum pemulihan dan transformasi, menyerap aspirasi melalui implementasi UU Cipta Kerja.

Implementasi UU Cipta Kerja, menurut Azis, bisa menjawab tantangan perekonomian berupa peningkatan investasi dan perdagangan, simplifikasi atau harmonisasi regulasi dan perizinan, daya saing di pasar global, penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian pasca pandemi dan kesejahteraan.

“Kita harus apresiasi upaya penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja melalui konsultasi publik Peraturan Pelaksanaan terdiri dari 40 RPP dan 4 rancangan Perpres,” tekannya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Reuni Kawan Lama, Pertemuan Airlangga-Surya Paloh Diprediksi Bahas Jalan Panjang 2024
Politik

Reuni Kawan Lama, Pertemuan ..

04 Maret 2021 05:53
Kemunculan SBY Bicara Partai Demokrat Indikasi AHY Sedang Panik
Politik

Kemunculan SBY Bicara Partai..

04 Maret 2021 05:19
Hencky Luntungan Tak Hadiri KLB Karena Dana Transportasi, Herman Khaeron: Sejak Awal Bukan Gerakan Organisasi
Politik

Hencky Luntungan Tak Hadiri ..

04 Maret 2021 02:59
LaNyalla Optimis Inovasi Batik AntiBakteri Diminati Masyarakat
Politik

LaNyalla Optimis Inovasi Bat..

04 Maret 2021 02:42
Perpres Miras Dicabut, Qodari: Tudingan Jokowi Anti Islam Terbukti Tidak Benar
Politik

Perpres Miras Dicabut, Qodar..

04 Maret 2021 01:50
Dukung Rehabilitasi Lahan, Luhut: Indonesia Peduli Selamatkan Lingkungan
Politik

Dukung Rehabilitasi Lahan, L..

04 Maret 2021 00:58
BKPM Pastikan Hasil Revisi Perpres Miras Segera Diterbitkan
Politik

BKPM Pastikan Hasil Revisi P..

03 Maret 2021 23:18
MUI: Pencabutan Perpres Miras  Bukti Kenegarawanan Jokowi
Politik

MUI: Pencabutan Perpres Mira..

03 Maret 2021 23:14