Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (4/12).
"Bila dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," ujar Hasanuddin.
Dalam referendum, rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV).
Hasanuddin menambahkan, dunia internasional juga mengakui secara sah Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Pepera tahun 1969.
"Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan Pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.
Pemerintah, kata dia, harus memberi pengertian dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua.
"Saya yakin para tokoh masyarakat atau pejabat elit Papua sangat memahami sejarah bahwa kini Papua sudah menjadi bagian dari NKRI," tuturnya.
Menurut Hasanuddin, yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, agar segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.
"Pemerintah Indonesia, saat ini terus melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan , kesehatan hingga infrastruktur," tuturnya.
Adapun, terkait pernyataan dari Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, Hasanuddin menilai hal itu sudah tak relevan lagi.
"Benny Wenda itu sudah menjadi warga negara Inggris, jadi dia tak bisa lagi mengatasnamakan rakyat Papua. Sudah tak relevan tak perlu kita dengar," tegasnya.
Selain itu, Hasanuddin menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Namun begitu, ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok-kelompok separatis ini.
"Kelompok separatis ini tak ada kontribusinya untuk rakyat Papua, malah menyusahkan. Tapi saya berharap pemerintah tak represif menghadapi kelompok separatis ini, cari solusi terbaik dalam bingkai NKRI," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi I DPR RI berharap kegaduhan dan polemik soal Papua segera dihentikan. Sebab, wilayah Papua sudah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969. 
BERITA TERKAIT: