TB Hasanuddin: Hentikan Kegaduhan, Fokus Pada Kesejahteraan Rakyat Papua

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin/Net

Komisi I DPR RI berharap kegaduhan dan polemik soal Papua segera dihentikan. Sebab, wilayah Papua sudah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (4/12).

"Bila dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," ujar Hasanuddin.

Dalam referendum, rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV).

Hasanuddin menambahkan, dunia internasional juga mengakui secara sah Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Pepera tahun 1969.

"Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan Pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.

Pemerintah, kata dia, harus memberi pengertian dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua.

"Saya yakin para tokoh masyarakat atau pejabat elit Papua sangat memahami sejarah bahwa kini Papua sudah menjadi bagian dari NKRI," tuturnya.

Menurut Hasanuddin, yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, agar segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

"Pemerintah Indonesia, saat ini terus melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan , kesehatan hingga infrastruktur," tuturnya.

Adapun, terkait pernyataan dari Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, Hasanuddin menilai hal itu sudah tak relevan lagi.

"Benny Wenda itu sudah menjadi warga negara Inggris, jadi dia tak bisa lagi mengatasnamakan rakyat Papua. Sudah tak relevan tak perlu kita dengar," tegasnya.

Selain itu, Hasanuddin menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Namun begitu, ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok-kelompok separatis ini.

"Kelompok separatis ini tak ada kontribusinya untuk rakyat Papua, malah menyusahkan. Tapi saya berharap pemerintah tak represif menghadapi kelompok separatis ini, cari solusi terbaik dalam bingkai NKRI," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Reuni Kawan Lama, Pertemuan Airlangga-Surya Paloh Diprediksi Bahas Jalan Panjang 2024
Politik

Reuni Kawan Lama, Pertemuan ..

04 Maret 2021 05:53
Kemunculan SBY Bicara Partai Demokrat Indikasi AHY Sedang Panik
Politik

Kemunculan SBY Bicara Partai..

04 Maret 2021 05:19
Hencky Luntungan Tak Hadiri KLB Karena Dana Transportasi, Herman Khaeron: Sejak Awal Bukan Gerakan Organisasi
Politik

Hencky Luntungan Tak Hadiri ..

04 Maret 2021 02:59
LaNyalla Optimis Inovasi Batik AntiBakteri Diminati Masyarakat
Politik

LaNyalla Optimis Inovasi Bat..

04 Maret 2021 02:42
Perpres Miras Dicabut, Qodari: Tudingan Jokowi Anti Islam Terbukti Tidak Benar
Politik

Perpres Miras Dicabut, Qodar..

04 Maret 2021 01:50
Dukung Rehabilitasi Lahan, Luhut: Indonesia Peduli Selamatkan Lingkungan
Politik

Dukung Rehabilitasi Lahan, L..

04 Maret 2021 00:58
BKPM Pastikan Hasil Revisi Perpres Miras Segera Diterbitkan
Politik

BKPM Pastikan Hasil Revisi P..

03 Maret 2021 23:18
MUI: Pencabutan Perpres Miras  Bukti Kenegarawanan Jokowi
Politik

MUI: Pencabutan Perpres Mira..

03 Maret 2021 23:14