Kemendikbud Diminta Inventarisasi Masalah Sekolah Tatap Muka, Dari Hal Sepele Sampai Berisiko Tinggi

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12).

"Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya. Belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu," kata Fikri.

Menurut Fikri, kebijakan yang akan dimulai Januari 2021 tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, keselamatan peserta didik dan guru harus tetap menjadi prioritas. Analisis resiko perlu dilakukan bukan untuk menakuti, melainkan mencari antisipasi yang tepat dan cepat.

Atas dasar itu, politisi PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan inventarisasi masalah jika seluruh pemerintah daerah membuka semua sekolah.

"Dari mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun, termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran," tegasnya.
 
Fikri juga meminta inventarisasi masalah, termasuk evaluasi kegiatan belajar tatap muka yang sudah berjalan di beberapa daerah sejak Agustus lalu. "Misalnya soal laporan timbulnya klaster baru Covid di sekolah-sekolah dan respons penanganannya," pungkasnya.