Penyaluran APD Oleh KPU Belum Merata, DPR: Ini Alarm, Jangan Abaikan Keselamatan Jiwa

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman RI, dari 31 KPU kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, masih ada 22 KPU kabupaten/kota (72 persen) yang belum melaksanakan penyaluran alat pelindung diri (APD) sesuai jadwal.

"Hari H (pemilihan) tinggal hitungan hari. Laporan Ombudsman merupakan cermin adanya hal yang belum tuntas menghadapi pesta demokrasi. DPR memberikan perhatian untuk hal ini," ucap Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (4/12)

Bahkan, tambah Azis, patut diduga jumlah APD yang belum tersalurkan lebih besar dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman.

"Tentu saja, Ini menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu. Semangat kita, Pilkada ini mampu menjawab hak konstitusi. Tapi juga mengedepankan keselamatan jiwa," tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini menyarankan KPU juga Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian. Termasuk memenuhi kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS.

Pasalnya, data yang ditunjukan Satgas Covid-19 per Kamis (3/12), jumlah kasus baru bertambah 8.369 orang. Ini merupakan rekor harian tertinggi sejak Indonesia dilanda pandemi.

Menurut data Kementerian Kesehatan, total kasus yang telah dikonfirmasi mencapai 557.877 orang dengan kasus aktif sebanyak 77.969 orang.

"Sekali lagi, kita berhadap Pilkada di tengah sebaran pandemi ini, mampu kita tekan dengan sikap disiplin. Mentaati prokes sebagai wujud kepedulian terhadap sesama," tutupnya.

Ombudsman RI melaksanakan pendataan secara serentak pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran APD oleh 31 KPU, baik kabupaten/kota. Di antaranya KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kota Banjarmasin.

Hasilnya, ada 22 KPU daerah yang belum menyalurkan APD tepat waktu.