Antisipasi Pilkada Terhambat, Bawaslu Sumut Mulai Petakan Lokasi Yang Rawan Bencana

Terlebih lagi, akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah wilayah mengalami banjir dan longsor. Seperti yang terjadi di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Hari ini kita mendapatkan kabar banyak titik banjir di berbagai daerah. Karena itu kita minta Bawaslu kabupaten kota mengidentifikasi, titik mana berpotensi banjir dan menghambat pemungutan suara 9 Desember mendatang,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, Jumat (4/12).

Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, bersama-sama memetakan lokasi yang sudah dirancang untuk mendirikan TPS.

“Jika lokasi rawan, maka diupayakan untuk merelokasi ke tempat lebih baik,” katanya.

Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar dapat bersama-sama mengantisipasi jika terjadi bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada di daerah masing-masing. Identifikasi tidak hanya potensi banjir di TPS, akan tetapi potensi banjir pada akses menuju TPS.

“Bisa saja akan dibutuhkan perahu karet untuk mengangkut pemilih dikarenakan akses menuju TPS yang banjir,” tambahnya.

Tak hanya itu, curah hujan tinggi tidak hanya berpotensi banjir, akan tetapi juga rawan lonsor dan pohon tumbang. Potensi itu juga harus menjadi indikator kerawanan saat pendistribusian logistik.

“Pengawas juga harus memastikan pendistribusian logistik bisa berjalan dengan lancar, sampai di TPS,” ujar Suhadi.

Laporan dari Bawaslu kabupaten/kota, pada Jumat (4/12) sejumlah kecamatan megalami banjir. Di antaranya dua kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara, 1 Kecamatan di Labuhan Batu Selatan, 4  kelurahan dalam 2 kecamatan di Kota Binjai, dan 7 kecamatan di Kota Medan.