Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya mendata setidaknya ada sepuluh cakada terkaya dan termiskin berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke pihaknya.
"Yang terkaya (cakada) lapor ada (memiliki harta) Rp 674 miliar," ujar Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).
Kesepuluh cakada dengan kategori terkaya yakni calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dengan Rp 674.227.888.866, calon Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh sebesar Rp 391.744.609.664.
Selanjutnya, Cawabup Paser Arbain M. Noor sebesar Rp 289.813.510.845, Cabup Bulukamba Muchtar Ali Yusuf sebesar Rp 287.551.712.165, Cawali Manado Andrei Angouw sebesar Rp 273.575.845.945, Cawali Palu Hadianto Rasyid sebesar Rp 263.582.578.396.
Kemudian, Cawali Tomohon Wenny Lumentut sebesar Rp 222.007.796.662, Cawali Makassar M. Ramadhan Pomanto sebesar Rp 197.522.838.457, Cagub Sulawesi Utara Olly Dondokbey sebesar Rp 179.156.295.217, dan Cawawali Makassar Fadli Ananda sebesar Rp 149.259.675.073.
"Tapi yang kami agak heran soal yang kita sebut 'termiskin'. Karena yang paling miskin itu hartanya minus Rp 3,5 miliar dengan utang juga ada di dalam situ. Kita enggak ngerti sama sekali," jelas Pahala.
Kesepuluh cakada 'termiskin' yaitu, Cawabup Sijunjung Indra Gunalan sebesar minus Rp 3.550.090.050, Cawabup Bangka Barat Bong Ming Ming sebesar minus Rp 990.711.186, Cabup Padang Pariaman Tri Suryadi sebesar minus Rp 988 juta, Cabup Pahuwato Saipul A. Mbuinga minus Rp 702.128.300.
Selanjutnya, Cabup Indramayu M. Sholihin minus Rp 667.024.043, Cabup Wonosobo Afif Nurhidayat minus Rp 666 juta, Cawabup Pesisir Selatan Hamdanus minus Rp 295.890.837, Cabup Fakfak Untung Tamsil minus Rp 212.308.888. Cawabup Tana Tidung Herman minus Rp 194 juta, dan Cabup Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan minus Rp 121.719.928.
"Nanti kalau dia terpilih kita pasti klarifikasi, bagaimana bisa minus begitu?" pungkas Pahala.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 tak luput dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
BERITA TERKAIT: