Tim Intelijen Kejaksaan Siap Bantu Polri Kejar Buronan

Kejaksaan Agung RI/Net

Tim Intelijen Kejaksaan sedang gencar dalam menjalankan Program Tangkap Buronan (Tabur) 3.11 untuk memburu buronan pelaku kejahatan. Baik yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan, maupun instansi penegak hukum lain di wilayah Indonesia.

Atas alasan itu, Jaksa Agung Muda Intelijan (Jamintel) Kejaksaan Agung, Sunarta mengaku siap membantu aparat kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka kasus pemalsuan surat, Benny Tabalujan yang kini menjadi buronan.

Hanya saja, Sunarta mengingatkan bahwa ada tahapan untuk menangkap pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat oleh bidang intelijen Kejagung.

“Kalau buron itu yang penting Kejari (Kejaksaan Negeri) mana ajukan saja permohonan, akan kami tanggapi langsung. Kita tidak tahu itu buron kalau belum ada permintaan, setidaknya informasi,” kata Sunarta kepada wartawan, Jumat (4/12).

Sementara Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan pengejaran terhadap buronan kasus mafia tanah yaitu Benny Tabalujan. Sebab, jaksa bidang Intelijen punya Program Tabur 3.11.

“Tugas intelijen itu melacak keberadaan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dengan sarana teknologi informasi yang dimiliki Kejaksaan, itu bisa cepat mengetahui di mana dan bagaimana pola komunikasinya. Jadi memang harus dilakukan,” kata Barita.

Di satu sisi pengacara Benny Tabalujan, Haris Azhar menolak jika kliennya disebut tidak mau datang ke persidangan. Dia menyebut bahwa Benny tidak hadir karena Australia tidak mengizinkan orang keluar masuk negara mereka di masa pandemi.

"Enggak bisa, karena Australia tidak izinkan orang masuk dan keluar. Bukan tidak mau," tegasnya.

Benny Tabalujan jadi tersangka terkait dengan penetapan Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ,ketentuan pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Kasus tersebut bermula saat pelapor Abdul Halim mau melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur. Abdul Halim kaget saat BPN menyebut di atas tanahnya ada 38 sertifikat dengan nama PT Salve Veritate yang diketahui milik Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.

Benny Simon Tabalujan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi DPO karena selalu mangkir dari panggilan penyidik.

Kolom Komentar


Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021
Video

RMOL World View • Diplomasi Halal Saat Pandemi

Senin, 08 Maret 2021

Artikel Lainnya

Tidak Cerminkan Kepemudaan, Andriyana: Mustahuddin Ketuaan Jadi Plt Ketum KNPI
Politik

Tidak Cerminkan Kepemudaan, ..

08 Maret 2021 22:52
Demokrat: Seusai Pernyataan Mahfud MD, Kami Berhak Nyatakan KLB Deli Serdang Abal-abal
Politik

Demokrat: Seusai Pernyataan ..

08 Maret 2021 22:34
Koneksi Dengan Bisnis Baik, Andi Arief Yakin Moeldoko Aktor Take Over Demokrat Dengan Transaksional
Politik

Koneksi Dengan Bisnis Baik, ..

08 Maret 2021 22:06
GN Tolak Diajak Kudeta AHY, Gde Siriana: GN Tunjukkan Tetap Jadi Teman Seperjuangan SBY
Politik

GN Tolak Diajak Kudeta AHY, ..

08 Maret 2021 22:05
Komite IV DPD: Bank Syariah Optimis Tumbuh Dan Mampu Lalui Masa Pandemi
Politik

Komite IV DPD: Bank Syariah ..

08 Maret 2021 21:14
Dua Petanda Buruk Akan Menghantui Jokowi Jika Dingin Sikapi Konflik Moeldoko-Demokrat
Politik

Dua Petanda Buruk Akan Mengh..

08 Maret 2021 21:04
Disambangi Ridwan Kamil, Diaz Hendropriyono: Kang Emil Adalah Imam Yang Luar Biasa
Politik

Disambangi Ridwan Kamil, Dia..

08 Maret 2021 20:47
Muslim Butarbutar: Mubes Kosgoro Sebagai Ormas Pendiri Partai Golkar Legal, Wajar Dibuka Airlangga Hartarto
Politik

Muslim Butarbutar: Mubes Kos..

08 Maret 2021 20:29