Tim Intelijen Kejaksaan Siap Bantu Polri Kejar Buronan

Kejaksaan Agung RI/Net

Tim Intelijen Kejaksaan sedang gencar dalam menjalankan Program Tangkap Buronan (Tabur) 3.11 untuk memburu buronan pelaku kejahatan. Baik yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan, maupun instansi penegak hukum lain di wilayah Indonesia.

Atas alasan itu, Jaksa Agung Muda Intelijan (Jamintel) Kejaksaan Agung, Sunarta mengaku siap membantu aparat kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka kasus pemalsuan surat, Benny Tabalujan yang kini menjadi buronan.

Hanya saja, Sunarta mengingatkan bahwa ada tahapan untuk menangkap pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat oleh bidang intelijen Kejagung.

“Kalau buron itu yang penting Kejari (Kejaksaan Negeri) mana ajukan saja permohonan, akan kami tanggapi langsung. Kita tidak tahu itu buron kalau belum ada permintaan, setidaknya informasi,” kata Sunarta kepada wartawan, Jumat (4/12).

Sementara Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan pengejaran terhadap buronan kasus mafia tanah yaitu Benny Tabalujan. Sebab, jaksa bidang Intelijen punya Program Tabur 3.11.

“Tugas intelijen itu melacak keberadaan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dengan sarana teknologi informasi yang dimiliki Kejaksaan, itu bisa cepat mengetahui di mana dan bagaimana pola komunikasinya. Jadi memang harus dilakukan,” kata Barita.

Di satu sisi pengacara Benny Tabalujan, Haris Azhar menolak jika kliennya disebut tidak mau datang ke persidangan. Dia menyebut bahwa Benny tidak hadir karena Australia tidak mengizinkan orang keluar masuk negara mereka di masa pandemi.

"Enggak bisa, karena Australia tidak izinkan orang masuk dan keluar. Bukan tidak mau," tegasnya.

Benny Tabalujan jadi tersangka terkait dengan penetapan Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ,ketentuan pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Kasus tersebut bermula saat pelapor Abdul Halim mau melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur. Abdul Halim kaget saat BPN menyebut di atas tanahnya ada 38 sertifikat dengan nama PT Salve Veritate yang diketahui milik Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.

Benny Simon Tabalujan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi DPO karena selalu mangkir dari panggilan penyidik.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Harapan Pimpinan DPR, Jenderal Sigit Lebih Humanis Dan Aspiratif
Politik

Harapan Pimpinan DPR, Jender..

27 Januari 2021 13:56
Kecepatan Penyebaran Covid-19 Yang Tembus 1 Juta Kasus Harus Diimbangi Penguatan 3T Dan Pembatasan Mobilitas
Politik

Kecepatan Penyebaran Covid-1..

27 Januari 2021 13:48
Peluang JK Di Pilpres 2024 Terbuka Jika Mulai Dekati Nasdem, PAN, PKS Dan PPP
Politik

Peluang JK Di Pilpres 2024 T..

27 Januari 2021 13:41
Wisma Atlet Mulai Penuh, Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Layanan RS
Politik

Wisma Atlet Mulai Penuh, Bam..

27 Januari 2021 13:35
Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni ITB
Politik

Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai ..

27 Januari 2021 13:17
Legislator PKS Tidak Habis Pikir WNA China Masih Bisa Masuk Indonesia
Politik

Legislator PKS Tidak Habis P..

27 Januari 2021 13:13
Sudah Tembus Sejuta, Dimana Letak Keberhasilan Penanganan Pandemi Covid-19?
Politik

Sudah Tembus Sejuta, Dimana ..

27 Januari 2021 12:58
Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM
Politik

Covid-19 Tembus Sejuta, PKS:..

27 Januari 2021 12:41