Presidium KAMI: Sikap Ghaib Pemerintah Pada Benny Wenda Melanggar Konstitusi

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Rochmat Wahab (kiri), Gatot Nurmantyo (tengah), dan Din Syamsuddin (kanan)/Net

Proklamasi kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh Benny Wenda merupakan perbuatan makar yang nyata dan serius.

Pernyataan Benny Wenda yang menyebut bahwa Papua Barat bukan bagian dari Indonesia, secara nyata telah merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Begitu bunyi pernyataan sikap Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditandatangani Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab pada Minggu (6/12).

Dalam pernyataan sikap ini, Presidium KAMI menyesalkan sikap pemerintah, baik kapolri maupun panglima TNI, dan presiden selaku kepala negara dan panglima tertinggi yang diam atau ghaib. Seolah semua membiarkan rongrongan terhadap kedaulatan negara terjadi secara nyata.

“Keghaiban negara dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Karena Pembukaan UUD 1945 menegaskan salah satu misi pemerintah/negara adalah melindungai seluruh rakyat dan segenap tanah tumpah darah Indonesia,” bunyi pernyataan sikap tersebut.

Bagi KAMI, sikap negara pada Benny Wenda berbanding terbalik saat menghadapi unjuk rasa masyarakat. Khususnya saat unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dan UU Cipta Kerja, yang ditangani secara kritis.

“Keghaiban negara/pemerintah terhadap perongrong kedaulatan negara berbeda secara diametris dengan sikapnya yang menindak secara represif masyarakat kritis, yang justru ingin menegakkan kedaulatan negara,” sambung pernyataan itu.

“Semoga Allah SWT melindungi negara Indonesia dari pengkhianatan dan para pengkhianat,” tutup rilis tersebut.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Bukan Sekadar Politik Elektoral, Pilkada Serentak Tahun 2022 Dan 2023 Disarankan Tetap Digelar
Politik

Bukan Sekadar Politik Elekto..

19 Januari 2021 07:32
Korupsi Bansos Saat Pandemi Tindakan Biadab, KPK Diingat Rakyat Jika Berhasil Bubarkan Partai Korup
Politik

Korupsi Bansos Saat Pandemi ..

19 Januari 2021 06:54
Elektabilitasnya Tertinggal, Golkar Akan Kandas Jika Ajukan Airlangga Hartarto Capres 2024
Politik

Elektabilitasnya Tertinggal,..

19 Januari 2021 04:47
Kerahkan Banser Bantu Korban Bencana, GP Ansor Serukan Solidaritas Kemanusiaan
Politik

Kerahkan Banser Bantu Korban..

19 Januari 2021 03:33
Megawati Perintahkan Kader PDIP Jadi Pelopor Lingkungan
Politik

Megawati Perintahkan Kader P..

19 Januari 2021 03:28
Banyak Pelanggaran, Hugua Usulkan Pembahasan UU ASN Tetap Dilanjutkan
Politik

Banyak Pelanggaran, Hugua Us..

19 Januari 2021 02:26
Firman Jaya Daeli: Penunjukan Listyo Sigit Calon Kapolri Sesuai Prosedur Ketatanegaraan
Politik

Firman Jaya Daeli: Penunjuka..

19 Januari 2021 01:20
Busyro Muqoddas: Muhammadiyah Kritis Karena Sayang, Jangan Dianggap Musuh
Politik

Busyro Muqoddas: Muhammadiya..

19 Januari 2021 01:02