Ahok Diingatkan Ketua DPRD DKI Tak Percaya Berita Kenaikan Gaji Yang Simpang Siur

Hal itu disampaikan Ahok melalui akun YouTube pribadinya, "Panggil Saya BTP" yang menghadirkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos (media sosial). Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam video yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (7/12).

"Terus tunjangan mobil Rp 30 juta. Saya ngamuk, mana ada, saya jadi Komut Pertamina saja sebulan tunjangan mobil. Artinya, itu enggak pakai mobil sewanya Rp 35 juta," sambung Komisaris PT Pertamina itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, membantah kalau anggota Dewan akan naik gaji.

"Semua saya evaluasi, kita nggak ada itu (kenaikan). Jadi jangan berpatokan pada berita yang simpang siur ini," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12).

Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan, tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta masih tetap seperti yang dianggarkan pada APBD 2020.

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," pungkasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Isu kenaikan tunjangan ini disuarakan pertama kali oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Padahal jika ditelusuri, dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT), PSI turut hadir bahkan memberikan persetujuannya dengan menandatangani.

Tapi anehnya setelah pembahasan selesai, sikap PSI berubah 180 derajat dan malah menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.