Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Kalau Ada Kecurigaan, KPK Perlu Selidiki Penyaluran Bansos Di Jabar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Selasa, 08 Desember 2020, 15:41 WIB
Kalau Ada Kecurigaan, KPK Perlu Selidiki Penyaluran Bansos Di Jabar
Pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi/Net
rmol news logo Rangkaian penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat negara menunjukkan kalau lembaga antirasuah ini masih 'bergigi'. Ini juga membuktikan kalau menteri, kepala daerah, dan anggota dewan tak luput dari cengkeraman KPK jika nekat melakukan tindak pidana korupsi.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Nah, terkait dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam pengadaan bantuan sosial, pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi, menilai KPK juga perlu juga memeriksa penyaluran bansos di Jabar.

Sebab, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang melakukan praktik korupsi, meskipun penyaluaran bansos melibatkan pengawasan KPK.

"Kalau memang ada dugaan atau kecurigaan penyelewengan, saya kira KPK perlu menyelidikinya," ucap Yusa, Selasa (8/12), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Yusa menilai, ada atau tidaknya oknum pejabat yang bermain dalam bansos, tidak salah jika KPK melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Pasalnya, jika terdapat bencana alam maupun non-alam, penyalahgunaan wewenang terhadap bansos merupakan titik kerawanan praktik korupsi.

"Dana maupun sembako harus dikawal dan diawasi dengan serius," ujarnya.

Ia menyayangkan tindakan korupsi bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Sebab, hal tersebut secara tidak langsung telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Itu menandakan masih ada elite di pemerintahan yang tidak peka dan peduli kepada nasib rakyat, sehingga dana Bansos pun mereka korupsi," kata Yusa.

Kendati demikian, Yusa memaklumi jika terdapat masyarakat yang kecewa, geram, bahkan marah terhadap pemerintah.

Sebab, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini angkanya masih fluktuatif serta berimbas dengan melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada pejabat yang nekat korupsi bansos.

"Moralitas beberapa politisi dan pejabat pemerintah sudah luntur, seharusnya di tengah pandemi ini mereka peka terhadap kehidupan bersosial," tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA