Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Penembakan Laskar FPI, Fraksi PKS: Kapolri Perlu Beri Klarifikasi Kepada Wakil Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Selasa, 08 Desember 2020, 18:23 WIB
Penembakan Laskar FPI, Fraksi PKS: Kapolri Perlu Beri Klarifikasi Kepada Wakil Rakyat
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini/Ist
rmol news logo Insiden penembakan hingga mengakibatkan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) meninggal dunia menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI.

Menyesalkan kejadian tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini pun meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis menjelaskan secara gamblang duduk perkara yang membuat anggota polisi harus melepas tembakan kepada enam laskar pengawal Habib Rizieq tersebut.

"Sebagai wakil rakyat, fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/12).

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang terjadi pada Senin dinihari (7/12).

"Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai," lanjutnya.

Terlebih dalam perkembangan kasusnya, terjadi perbedaan informasi antara versi kepolisian dan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian 6 orang anggota laskar FPI.

"Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil, dan akuntabel," katanya.

"Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani perkara sesuai dengan slogannya, profesional, modern dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum, maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum," pungkas Jazuli. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA