Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen Dalam Kematian 6 Anggota FPI, GPII Jabar: Jangan Sampai Jadi Bola Liar

Ketua Umum PW GPII Jabar, Irwan Sholeh Amir/Net

Insiden bentrokan yang berujung dengan kematian 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) disesalkan banyak pihak. Usulan pembentukan tim pencari fakta independen pun terus dimunculkan masyarakat.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Barat turut menyesalkan insiden yang melibatkan anggota Kepolisian dan Laskar FPI yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) dan keluarga yang hendak menghadiri pengajian Subuh keluarga pada Senin dinihari (7/12).

Dikatakan Ketua Umum PW GPII Jabar, Irwan Sholeh Amir, kesimpangsiuran informasi terjadi karena ada dua versi soal kronologi yang disampaikan pihak Polri dan FPI. Kedua pihak saling klaim bahwa pihaknya merupakan korban yang diserang.

"Tentu hal ini menyebabkan banyak spekulasi, publik berhak tahu fakta sebenarnya, apakah tindakan tegas yang dilakukan pihak Polisi bisa dibenarkan atau tidak? Insiden yang menghilangkan enam nyawa anggota Laskar FPI merupakan kejadian yang cukup serius," ucap Irwan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/12).

Irwan menambahkan, pihaknya mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sedang melakukan investigasi dan pendalaman terkait dugaan adanya pelanggaran HAM pada kasus penembakan anggota FPI.

"Investigasi ini penting dilakukan untuk melindungi hak-hak sipil korban, upaya mendapat keadilan di mata hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak terprovokasi dengan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Mengajak semua untuk berpikir jernih dan tetap menggunakan jalur hukum yang berlaku. Mari kita hormati dan kawal bersama proses hukum yang akan ditempuh oleh pihak FPI," tegasnya.

Pihaknya pun mendesak pemerintah pusat untuk segera membentuk tim pencari fakta independen, yang akan mengungkap fakta yang sebenarnya secara objektif.

"Jangan sampai kasus ini menjadi bola liar yang merugikan pemerintah sendiri, jangan biarkan publik menganggap pemerintah abai dan tidak peduli. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan keadilan untuk semua," tandas Irwan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02