KPU Dan Bawaslu Harus Kreatif Menghadapi Masalah Pasca-Pilkada

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/12).

"Dari awal saya yakini kita pasti akan mampu, kita adalah bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM, serta partisipasi masyarakat," kata Azis Syamsuddin.

Sebab, menurut Azis, sebelumnya banyak perdebatan terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Berbagai pihak bahkan meragukan kesiapan pemerintah. Khususnya dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Pada akhirnya kan berhasil, protokol kesehatan pun sudah disosialisasi serta diterapkan," tuturnya.

Namun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap kesadaran menerapkan protokol kesehatan ini harusnya tetap dijalankan secara menyeluruh hingga tidak memunculkan klaster baru.

"Untuk ini, Gugus Tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact-tracing. Jangan lengah!" tegasnya.

Adapun terkait hasil Pilkada serentak, Azis meminta agar masyarakat sabar menunggu hasil resmi dari KPU, sehingga tidak memunculkan kegaduhan.

Ia juga meminta seluruh kandidat agar menghormati proses penghitungan resmi oleh KPU. Serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui Bawaslu dan jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan ada yang melakukan pengerahan masa di saat pandemi kini. Jangan ada yang main hukum sendiri. Tolong hargai peran masyarakat dan pemerintah yang dengan susah payah telah berpartisipasi dalam masa pandemi Covid-19, ini tidak mudah," katanya.

Lebih lanjut, Azis berharap KPU dan Bawaslu dapat mengakomodir keberatan para pihak sesuai aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil.

Ia menilai penyelengara Pilkada harus lebih kreatif dan aktif di karenakan Pilkada serentak kali ini berbeda nuansa dengan umumnya dengan dibayang-bayangi pandemi Covid-19.

"Ini konsekuensi logis atas situasi pandemi. Maka pasca-Pilkada serentak, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi masa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," demikian Azis Syamsuddin.