Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Pangandaran Jalaludin menilai, Pemda Jabar telah melampaui kewenangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Permendagri mana yang memperbolehkan Pemda membuat
real count? Kalau pun itu bukan konsumsi publik, kenapa ditampilkan di website Pemda?†tegas Jalaludin kepada
Kantor Berita RMOLJabar melalui sambungan telepon, Jumat (11/12).
Publikasi hasil pilkada di website Pemda Pangandaran, kata Jalaludin, seolah menggiring opini publik untuk mengetahui hasil pilkada.
“Bukti
publish-nya kan jelas. Malah ini dijadikan bahan acuan klaim kemenangan paslon selain hasil
real count LSI dan C1 PDIP,†ungkapnya.
Lebih lanjut, Jalaludin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran mempertanyakan anggaran yang digunakan oleh Pemda untuk melakukan
quick count.
“Jelas janggallah. Kalau kegiatan Pemda mestinya kami juga diberi tahu. Kalau tidak pakai anggaran Pemda, terus siapa yang membuat input
real count itu. Ini pastinya menggunakan APBD,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: