LaNyalla: DPD Tetap Komit Kawal Otonomi Daerah Dalam Bingkai NKRI

"Kepada para senator, marilah selalu kita tanamkan dalam benak kita, dan senantiasa kita gelorakan slogan kita yaitu DPD RI: dari daerah untuk Indonesia!" ujar LaNyalla dalam acara Refleksi Akhir Tahun DPD RI di Serang, Banten, Jumat malam (11/12).

Luasnya sektor kehidupan masyarakat serta bervariasinya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah, disebut LaNyalla, mengharuskan DPD senantiasa menata diri. Ini dilakukan agar lembaga senator dapat senantiasa menampung aspirasi dari masyarakat dan daerah untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Karena itu, DPD RI tetap berkomitmen untuk mengawal otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata LaNyalla.

Dalam refleksi akhir tahun ini, LaNyalla mengulas sejumlah hal. Salah satunya soal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang baru saja berlangsung beberapa hari lalu.
 
"Pesta demokrasi lokal terbesar di dunia ini melibatkan kurang lebih 105 juta pemilih. Di mana dalam agenda nasional ini, DPD RI turut andil melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Fungsi pengawasan itu kami tekankan kepada beberapa isu sentral Pilkada," sebut LaNyalla.

Beberapa isu sentral pilkada yang disebut LaNyalla adalah soal money politic, ketersediaan anggaran dan logistik Pilkada, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta kesiapan dan independensi penyelenggara. Selain itu, DPD juga menyoroti soal sosialisasi pelaksanaan, teknis pelaksanaan, dan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pilkada yang adil dan demokratis adalah target yang harus dicapai, jika ingin membuahkan pimpinan pemerintahan daerah yang kompeten, penuh integritas, dan tidak koruptif," ucap LaNyalla.

"Karena muara dari kondisi itu adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," sambung senator asal Dapil Jawa Timur itu.

LaNyalla pun menilai peran aktif masyarakat merupakan kunci penciptaan kondisi ideal itu, baik pada tahapan pelaksanaan maupun pengawasan. Dia menyebut, urgensi kehadiran pimpinan pemerintahan daerah hanya dapat dilahirkan melalui pemilihan yang jujur dan adil.

"Untuk itu, DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal regulasi penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil dengan penuh tanggung jawab," tutur LaNyalla.

Hadir dalam acara refleksi akhir tahun tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Bakhtiar Najamuddin. Serta para ketua alat kelengkapan dan jajaran Kesekjenan DPD RI. Refleksi akhir tahun juga diikuti wartawan parlemen.