Selamat Idul Fitri
Selamat Idul Fitri Mobile
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Politik Uang Masih Merajalela, Politikus Nasdem: Dosa Besar Pengawas Pemilu

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Minggu, 13 Desember 2020, 03:19 WIB
Politik Uang Masih Merajalela, Politikus Nasdem: Dosa Besar Pengawas Pemilu
Ilustrasi/Net
rmol news logo Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) harus menjadi generasi cerdas dan lebih kritis dalam mengawasi dinamika perpolitikan di Kabupaten Cirebon.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pembina DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon, Sukaryadi, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (12/12)

Mantan Ketua BK DPRD ini menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu Kecamatan memiliki tugas yang sangat berat dalam mengawal dan tegaknya demokrasi di Kabupaten Cirebon.

“Kami mengapresiasi langkah Bawaslu Kabupaten Cirebon yang telah melakukan penguatan kader pangawas agar melahirkan pemilih cerdas,“ kata Sukaryadi.

Sukaryadi mewanti-wanti, Bawaslu dan Panwaslu jangan sekadar berteori, sementara di lapangan penegakan hukum masih jauh dari harapan.

Berkaca dari pelaksanaan Pilkada tahun ini, Sukaryadi menilai pengawas pemilu telah melakukan dosa besar.

“Sebelum hari tenang, Bawaslu dan Panwaslu begitu tegasnya melakukan tahapan rambu-rambu kampanye. Tapi di hari tenang dosa besar di lakukan. Panwaslu Kecamatan membiarkan money politics merajalela secara terang terangan,” tutur Mantan Ketua DPD Nasdem Cirebon tersebut.

“Kami sangat berharap Bawaslu dan seluruh Panwaslu yang ada di Kabupaten Cirebon tidak ragu dalam penegakan hukum serta tidak pandang bulu pada para calon yang melakukan politik uang, harus diberikan sangsi administratif juga pidananya,“ lanjutnya.

Dia juga mengingatkan Bawaslu dan Panwaslu memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga demokrasi yang berkualitas, serta memberantas praktik politik uang yang kini merajalela di tengah masyarakat.

“Jangan sampai lahir masyarakat pemilih yang bodoh, tanpa uang tidak mau datang ke TPS,“ demikian Sukaryadi.

Terpisah, salah seorang peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Windy Nurohmanto (24) mengatakan sebelum menjadi siswa (Peserta) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Cirebon, dirinya tidak memahami bagaimana melakukan pelaporan pada Bawaslu jika terjadi pelanggaran dalam Pemilu/Pilkada.

“Kami alumni SKPP akan berperan aktif mengedukasi masyarakat khususnya para pemilih pemula di Kabupaten Cirebon yang rawan dicurangi dalam gelaran pesta demokrasi (Pemilu/Pilkda), “ kata Windy

Mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon tersebut mengakui di Kabupaten Cirebon masih banyak terjadi pelanggaran, khususnya praktik politik uang masih merajalela ditengah gelaran pesta demokrasi.

“Kami akan lebih aktif berpartisipisasi dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, kami akan membantu Bawaslu dalam menjaga demokrasi," tutup Windy. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA