Baiknya Jokowi Tidak Lagi Berikan Kursi Menteri Kelautan Dan Perikanan Ke Gerindra

Sebagai catatan, Presiden Jokowi diminta agar tidak mengambil orang dari partai yang sama sebagai pengganti keduanya. Sebab hal itu bisa berpotensi terjadi abuse of power.

Jokowi harus mendudukkan orang di luar Gerindra untuk pos Menteri Kelautan dan Perikanan. Begitu juga dengan pos Menteri Sosial, jangan lagi diberikan pada PDIP.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (14/12).

"Pergantian menteri karena kasus korupsi idealnya tidak diberikan pada parpol yang sama, kecuali seluruh proses hukum telah selesai. Kondisi ini riskan terjadi abuse of power dalam penanganan kasus," ujar Dedi Kurnia.

Dedi Kurnia juga menyebutkan bahwa secara politis jika Presiden Jokowi mengganti menteri yang terjerat kasus korupsi itu bukan dari partai yang sama, maka simpati publik juga akan datang.

"Dari hitungan politis, kepercayaan pada presiden dapat meningkat jika tidak kembali melibatkan parpol terjerat korupsi," kata Dedi Kurnia.