Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Cegah Muncul Klaster Liburan, Pimpinan DPR Minta Satgas Covid-19 Lebih Tegas Terhadap Pelanggar Prokes

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Rabu, 16 Desember 2020, 11:41 WIB
Cegah Muncul Klaster Liburan, Pimpinan DPR Minta Satgas Covid-19 Lebih Tegas Terhadap Pelanggar Prokes
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin/Net
rmol news logo Menjelang libur panjang akhir tahun ini, pemerintah melalui Satgas Covid-19 diminta lebih tegas kepada masyarakat yang masih saja melanggar protokol kesehatan (prokes).

“Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas, maka perlu ada langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik," ucap Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kepada wartawan, Rabu (16/12).

"Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhinya,” sambungnya.

Potensi kembali terjadinya klaster liburan ini dipicu kabar meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya menuju Bali.

Beberapa provinsi pun membuat regulasinya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan. Seperti wajib melakukan tes swab atau PCR antara 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.

“Yang terpenting adalah bahwa Pemda harus mampu mensosialisasikan, mengawasi, dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan. Harus aktif, sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan. Pemda bertanggung jawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun ini,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan kordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era covid-19.

Ia menilai Kementerian perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplimentasi dengan sempurna.

“DPR mengharapkan peran aktif dari Kementerian Pariwisata dalam membuat SOP, regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata. Ini adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan protokol ini perlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tutur Azis.

Azis berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Karena dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum. Sehingga Azis mendesak pemerintah untuk memiliki stategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini.

“Maka baik Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam menjaga protokol kesehatan. Sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan kita menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani,” demikian Azis Syamsuddin. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA