Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Apresiasi Langkah Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Saleh Daulay: Ini Tanda Keseriusan Pemerintah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Rabu, 16 Desember 2020, 17:38 WIB
Apresiasi Langkah Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Saleh Daulay: Ini Tanda Keseriusan Pemerintah
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net
rmol news logo Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan pemberian vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat dapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo tersebut.

“Saya mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk rakyat. Ini adalah tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” ucap Saleh kepada wartawan, Rabu (16/12).

Menurut Legislator PAN asal Sumut, selama ini aspirasi masyarakat agar vaksin digratiskan memang telah menggema pada saat rapat dengan Menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu.

“Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati,” katanya.

Putusan Jokowi dan keberadaan vaksin ini, lanjut Saleh, bisa menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mau divaksinasi.

"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis,” imbuhnya.

Saleh juga mengatakan, agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target.

Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.

"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik,” tutupnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA