Peraturan Turunan UU Ciptaker Penting Untuk Bangun Ekosistem Pendukung

(Kiri ke kanan) Ardima Putra, Aminudin Maruf (stafsus Presiden), Dito Ariotedjo (Ketua AMPI), Puteri Komarudin (Anggota Komisi XI DPR RI), Khalid Zabidi (Anggota Tim Serap Aspirasi UU Ciptaker yang juga pengurus JMSI)/Ist

Kehadiran UU 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi hal mendasar dan penting bagi proses pemulihan ekonomi. UU ini juga memberi visi pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Tidak hanya soal kemudan investasi dan berusaha, UU Ciptaker juga menjadi landasan untuk membangun ekosistem keuangan inklusif, ekosistem lingkungan, serta ekosistem riset dan inovasi.

Namun demikian, anggota Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Khalid Zabidi menilai bahwa UU Ciptaker harus membawa perubahan dan perbaikan bagi pembangunan. Bukan sekadar soal kemudahan perizinan berusaha dan percepatan penciptaan lapangan pekerjaan, namun juga harus menciptakan berbagai ekosistem pendukungnya seperti ekosistem bisnis, ekosistem finansial inklusif, ekosistem riset dan inovasi.

Penegasan itu dia sampaikan saat diskusi serap aspirasi yang diikuti beberapa stakeholder, asosiasi e-commerce, asosiasi industri pertahanan, DPR, dan unsur kepemudaan yang diselenggarakan di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (18/12).

Turut hadir dalam diskusi itu, Ketua Umum AMPI yang juga pengusaha muda nasional, Dito Ariotedjo; Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin; Stafsus Presiden, Aminudin Maruf dan Ardima Rama Putra; dan perwakilan dari asosiasi e-commerce, Bima Laga dan Rofi Udarrojat.

Khalid Zabidi menilai, peraturan turunan dari UU Ciptaker sangat penting untuk melengkapi dan mengakomodir praktik di lapangan, khususnya membangun ekosistem-ekosistem pendukung aturan.

“Sehingga pembangunan di Indonesia akan hidup dan adaptif terhadap perkembangan kemajuan," jelas pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) itu.

Terpenting, katanya, UU Ciptaker dan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder agar pelaksanaannya dipahami baik secara substansial maupun secara teknis di lapangan.

"UU Ciptaker dengan peraturan turunannya, akan keluar sekitar 40 PP, 5 Perpres dalam waktu 2 bulan ke depan, tentu perlu disosialisasikan secara meluas dan baik," sambungnya.

Sementara itu, Bima Laga yang mewakili asosiasi e-commerce beranggotakan 200 perusahaan sekelas decacorn hingga perusahaan rintisan yang baru mulai, mengaku sudah siap menyambut peraturan turunan dari UU Ciptaker. Mereka bahkan sudah menyiapkan masukan kepada pemerintah.

“Era kini adalah era kemajuan pembangunan dan teknologi, peraturan harus kokoh menjamin kepastian hukum namun harus juga dinamis dan adaptif," terang Bima yang didampingi bidang hubungan pemerintahan Rofi Udarrojat.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Reuni Kawan Lama, Pertemuan Airlangga-Surya Paloh Diprediksi Bahas Jalan Panjang 2024
Politik

Reuni Kawan Lama, Pertemuan ..

04 Maret 2021 05:53
Kemunculan SBY Bicara Partai Demokrat Indikasi AHY Sedang Panik
Politik

Kemunculan SBY Bicara Partai..

04 Maret 2021 05:19
Hencky Luntungan Tak Hadiri KLB Karena Dana Transportasi, Herman Khaeron: Sejak Awal Bukan Gerakan Organisasi
Politik

Hencky Luntungan Tak Hadiri ..

04 Maret 2021 02:59
LaNyalla Optimis Inovasi Batik AntiBakteri Diminati Masyarakat
Politik

LaNyalla Optimis Inovasi Bat..

04 Maret 2021 02:42
Perpres Miras Dicabut, Qodari: Tudingan Jokowi Anti Islam Terbukti Tidak Benar
Politik

Perpres Miras Dicabut, Qodar..

04 Maret 2021 01:50
Dukung Rehabilitasi Lahan, Luhut: Indonesia Peduli Selamatkan Lingkungan
Politik

Dukung Rehabilitasi Lahan, L..

04 Maret 2021 00:58
BKPM Pastikan Hasil Revisi Perpres Miras Segera Diterbitkan
Politik

BKPM Pastikan Hasil Revisi P..

03 Maret 2021 23:18
MUI: Pencabutan Perpres Miras  Bukti Kenegarawanan Jokowi
Politik

MUI: Pencabutan Perpres Mira..

03 Maret 2021 23:14