Pengadaan Goodie Bag Bansos Disebut Atas Rekomendasi 'Anak Pak Lurah', Andi Arief: Benarkah Itu Gibran?

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka/Net

Majalah Tempo menurunkan sebuah artikel yang berpotensi menaikkan suhu politik. Artikel berjudul “Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara” itu diduga menyinggung peranan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam proyek bantuan sosial Covid-19 yang telah “memakan” korban politisi PDI Perjuangan Juliari Batubara.

Juliari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dalam korupsi pengadaan bansos Covid-19 tersebut.

Memperhatikan laporan Tempo, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, bertanya-tanya apakah Gibran adalah sosok yang di dalam laporan itu disebut sebagai “Anak Pak Lurah”.

Andi Arief, kepada Kantor Berita Politik RMOL, mengatakan, laporan majalah Tempo tidak hanya mengulas fee sebesar Rp 10 ribu yang dikutip Juliari Batubara dari setiap paket bansos Covid-19.

Dalam laporan itu, Juliari juga disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai pengadaan paket bansos. Alasannya, paket-paket itu ada pemiliknya, yakni politikus dan pejabat pemerintah.

“Untuk pengadaan goodie bag diserahkan ke Sritex atas rekomendasi dari Gibran. Itu jatah anak Pak Lurah, kata sumber Tempo di Kemensos,” kata Andi Arief menceritakan kembali isi laporan itu.

Sementara dalam kicauannya di Twitter, Andi Arief juga menyinggung soal isi laporan yang mengatakan Juliari Batubara menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP.

Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko WIdodo bergerak.

Di dalam artikel ini, sumber yang dihubungi Tempo menyebut bahwa Sritex direkomendasi Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode “Anak Pak Lurah”.

Oleh Tempo, kode “Pak Lurah” disebut mengacu ke Jokowi.

Berikut petikan dalam majalah tersebut:

Menurut dua anggota Staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. ‘Itu bagian anak Pak Lurah,’ tutur seorang di antaranya. Sebutan ‘Pak Lurah’ mengacu pada Jokowi.

Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memproduksi tas
”.

Menanggapi pemberitaan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh Tempo.

Menurutnya, data yang diperoleh Tempo itu seharusnya menjadi dokumen hukum yang dibuka di pengadilan.

Tempo tahu dari mana? Terserah mereka lah. Nanti di tingkat pengadilan, kalau tidak benar nanti kita sue (tuntut) Tempo,” ujarnya masih seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02