Pengadaan Goodie Bag Bansos Disebut Atas Rekomendasi 'Anak Pak Lurah', Andi Arief: Benarkah Itu Gibran?

Juliari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dalam korupsi pengadaan bansos Covid-19 tersebut.

Memperhatikan laporan Tempo, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, bertanya-tanya apakah Gibran adalah sosok yang di dalam laporan itu disebut sebagai “Anak Pak Lurah”.

Andi Arief, kepada Kantor Berita Politik RMOL, mengatakan, laporan majalah Tempo tidak hanya mengulas fee sebesar Rp 10 ribu yang dikutip Juliari Batubara dari setiap paket bansos Covid-19.

Dalam laporan itu, Juliari juga disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai pengadaan paket bansos. Alasannya, paket-paket itu ada pemiliknya, yakni politikus dan pejabat pemerintah.

“Untuk pengadaan goodie bag diserahkan ke Sritex atas rekomendasi dari Gibran. Itu jatah anak Pak Lurah, kata sumber Tempo di Kemensos,” kata Andi Arief menceritakan kembali isi laporan itu.

Sementara dalam kicauannya di Twitter, Andi Arief juga menyinggung soal isi laporan yang mengatakan Juliari Batubara menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP.

Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko WIdodo bergerak.

Di dalam artikel ini, sumber yang dihubungi Tempo menyebut bahwa Sritex direkomendasi Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode “Anak Pak Lurah”.

Oleh Tempo, kode “Pak Lurah” disebut mengacu ke Jokowi.

Berikut petikan dalam majalah tersebut:

“Menurut dua anggota Staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. ‘Itu bagian anak Pak Lurah,’ tutur seorang di antaranya. Sebutan ‘Pak Lurah’ mengacu pada Jokowi.

Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memproduksi tas”.

Menanggapi pemberitaan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh Tempo.

Menurutnya, data yang diperoleh Tempo itu seharusnya menjadi dokumen hukum yang dibuka di pengadilan.

“Tempo tahu dari mana? Terserah mereka lah. Nanti di tingkat pengadilan, kalau tidak benar nanti kita sue (tuntut) Tempo,” ujarnya masih seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.